TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa. Keputusan diambil dalam rapat terbatas mengenai pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 29 April 2019.

Berita terkait: Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

"Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu keputusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.

Bambang mengatakan, Bappenas memberikan tiga alternatif ibu kota baru kepada Jokowi. Alternatif pertama adalah Ibu Kota tetap di Jakarta, namun dibuat distrik khusus pemerintahan. Kantor-kantor pemerintahan itu nantinya akan berpusat di kawasan Istana, Monas, dan sekitarnya.

Bambang menyebutkan kerugian dari alternatif pertama ialah hanya menguatkan Jakarta sebagai pusat segalanya di Indonesia. "Dan, dikhawatirkan dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak optimal.”

Adapun alternatif kedua adalah memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah dekat Jakarta. Mencontoh Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya, Bambang mengusulkan agar Ibu Kota Indonesia dipindah ke sekitar Jabodetabek jika tersedia lahan. Namun, kelemahan dari alternatif kedua ini adalah tetap membuat perekonomian Indonesia terpusat di daerah Jakarta dan sekitarnya atau wilayah kota metropolitan Jakarta.

Alternatif ketiga yang dipilih Jokowi yaitu memindahkan Ibu Kota langsung ke luar Jawa. Ini mencontoh Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia yang jauh di Amazon. Kemudian Canberra di antara Sydney dan Melbourne. Demikian juga Astana di Kazakhstan karena Ibu Kotanya ingin dipindah lebih dekat ke arah tengah dari negaranya. Juga Naypyidaw yang juga lebih ke dalam negara Myanmar.

Menurut Bambang, ada dua skenario terkait luas wilayah yang dibutuhkan pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota. Skenario pertama, yaitu luasnya 30 ribu hektare, dan skenario kedua adalah 40 ribu hektare. Luas wilayah akan tergantung pada jumlah penduduk di kota tersebut, yaitu pada skenario pertama sebanyak 1,5 juta jiwa dan skenario kedua dengan 900 ribu jiwa.

Dalam konteks pembiayaan, Jokowi mengarahkan para menterinya agar membuat skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN, tapi melibatkan banyak partisipasi pihak ketiga dengan kontrol dari pemerintah. “Kita bisa melakukan kerja sama baik dengan BUMN, swasta secara langsung, maupun kerjasama dalam bentuk KPBU, baik untuk prasarana infrastruktur, gedung-gedung kantor maupun fasilitas pendukung komersial, dan wilayah pemukiman," ujar Bambang