INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMU dan SMK di Jawa Barat akan mengikuti Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB tahun ajaran 2019/2020. Namun disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Kita mengikuti aturan, yaitu zonasi 90 persen. Namun tentunya dengan terjemahan lokal yang tidak sama dengan daerah lain di Indonesia, bagaimana menghitung jarak dan sebagainya," katanya di Gedung Sate, Bandung, Senin, 22 April 2019.

Dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 disebutkan, dari 100 persen kuota PPDB, 90 persennya untuk jalur wilayah atau zonasi. Sedangkan lima persen lainnya untuk jalur prestasi dan lima persen lagi untuk siswa pindahan dari luar kota.

Namun, menurut Gubernur Ridwan, zonasi 90 persen itu disesuaikan dengan kondisi di tiap daerah.

Gubernur Ridwan menuturkan, proses PPDB di Jawa Barat tidak boleh mencederai rasa keadilan. "Kita ikut semua arahan dan kajian dari Kemendikbud dan Kemendagri. Hanya kita terjemahkan menjadi keadilan di level lokal. Jangan sampai ada keadilan yang tercederai," tuturnya.

Untuk itu, Gubernur Ridwan memerintahkan Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan pelaksanaan PPDB yang pendaftarannya akan dibuka pada Mei 2019.

"Terpenting adalah sosialisasi. Dari pengalaman saya, banyak yang marah dan demo karena sebenarnya dia tidak baca peraturan itu. Maka sosialisasi akan sangat penting," ujarnya.

Gubernur Ridwan menunjuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai Ketua Pelaksanaan PPDB di Jawa Barat. "PPDB mulai dari sekarang sumber informasi ada di Pak Sekda. Ini karena kompleksitasnya sangat detail serta dalam PPDB ini ada Inspektorat BKD dan bidang lainnya, tidak hanya domain Disdik," katanya. (*)