PBNU Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Resmi Perhitungan Suara KPU

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Jumat, 19 April 2019 18:34 WIB

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj bersama para pimpinan PBNU usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden, Jakarta, 10 Januari 2019. TEMPO/Friski Riana

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil pemilihan suara pemilihan presiden 2019 secara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini menjadi salah satu seruan PBNU kepada masyarakat, pasca Pemilu 2019 berakhir.

Baca: Jokowi dan Prabowo Saling Klaim Menang, Simak Perbedaannya

"Mari kita bersabar untuk menunggu hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu yang dilakukan oleh KPU, sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat, 19 April 2019.

Said mengatakan PBNU merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan pasca berakhirnya pemilu. Hal ini tak terlepas dari beberapa gesekan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terjadi di antara pendulum kedua pasangan calon presiden.

Selain meminta menunggu hasil resmi KPU, PBNU juga mengimbau masyarakat agar tetap menahan diri dan tak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Atau bahkan bersikap inkonstitusional. "Apabila merasa keberatan terhadap hasil pemilu, maka menggunakan saluran yang disediakan konstitusi dalam penyelesaiannya," kata Said Aqil.

PBNU juga mengajak seluruh umat Islam memperbanyak doa, zikir, dan salawat agar Indonesia mendapat berkah dari Allah SWT. "Kami mengajak seluruh komponen bangsa segera melakukan rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019," kata dia.

Apalagi, Said Aqil menilai, pemilu telah menjadi bukti kedewasaan dan kematangan bangsa Indonesia dalam konteks bernegara. Karena itu, ia mengapresiasi semua warga negara, kontestan pemilu, petugas penyelenggara, mulai dari KPU hingga Badan Pengawas Pemilu, juga TNI dan Polri, yang telah mensukseskan pemilihan ini.

"Pemilu 2019, menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI sebagai wujud mu'ahadah wathoniah atau kesepakatan nasional," kata Said.

Baca: Jalannya Deklarasi Kemenangan Jokowi di Retoran Plataran

Pernyataan ini merupakan sikap PBNU bersama 10 ormas Islam lain. Kesepuluh ormas itu adalah Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar Al Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Azzikra Al Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Himpunan Bina Mualaf.

Berita terkait

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

2 jam lalu

Prabowo-Gibran Dijadwalkan Hadiri Halalbihalal PBNU Hari ini

Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato di acara tersebut.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

4 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

5 hari lalu

PBNU Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

PBNU mengajak seluruh warga NU dan seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menerima dan menghormati hasil Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

5 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

6 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Mengenal Sembilan Habib dan Penamaan dalam Kepengurusan PBNU

8 hari lalu

Mengenal Sembilan Habib dan Penamaan dalam Kepengurusan PBNU

Ada sembilan orang habib dalam struktur kepengurusan PBNU Periode 2022-2027.

Baca Selengkapnya

Paus Fransiskus akan Datang ke Indonesia, Ini Harapan PBNU

9 hari lalu

Paus Fransiskus akan Datang ke Indonesia, Ini Harapan PBNU

Presiden Jokowi telah menyampaikan undangan kepada Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia sejak Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Ketua PBNU Berharap Polemik tentang Gelar Habib Dihentikan

10 hari lalu

Ketua PBNU Berharap Polemik tentang Gelar Habib Dihentikan

Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi meminta polemik soal gelar habib dihentikan. Sudah mengarah jadi politisasi SARA.

Baca Selengkapnya

17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

18 hari lalu

17 Kiai NU di Lumajang Kirim Surat Protes ke PBNU, Ogah Dipolitisasi untuk Pilkada

TEMPO CO, Lumajang - Bertarikh 6 April 2024, surat itu ditujukan kepada Ketua PBNU. Isinya, daftar nama dan tanda tangan 17 kiai Lumajang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Lumajang. Mereka menyatakan sikapnya karena terusik dan keberatan bila PCNU Kabupaten Lumajang dijadikan alat politik praktis untuk kepentingan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lumajang 2024.

Baca Selengkapnya