Pemilu di Sampang Berpotensi Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

Kamis, 18 April 2019 19:56 WIB

Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 hingga malam hari di TPS 92, Depok, Rabu, 17 April 2019. Pemilih mencoblos hingga lima kertas suara dalam pemilu hari ini. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Sampang - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terus mendalami dugaan pelanggaran pemilu di sejumlah kecamatan. Diantaranya peristiwa penembakan Banyuates, pencurian kotak suara di Robatal, kasus Ketua KPPS nyoblos beberapa surat suara Pilpres, serta 54 TPS yang tak menggelar perhitungan surat suara.

Baca: KPU Butuh Waktu 35 Hari Selesaikan Penghitungan Suara

"Yang video Ketua KPPS nyoblos itu kami pastikan terjadi di Sampang," kata Ketua Bawaslu Sampang, Insiyatun, Kamis, 18 April 2019. Bila beberapa pelanggaran yang tengah diselidiki itu terbukti, Insiyatun menegaskan akan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa TPS.

"Kemungkinan itu (PSU) pasti ada. Dari hasil klarifikasi dan investigasi, nanti kami sampaikan berapa TPS yang akan PSU dari 3.691 TPS," kata dia, Kamis, 18 Aprl 2019.

Bawaslu, kata Insiyatun, sangat serius menangani setiap dugaan pelanggaran pemilu. Selain klarifikasi ke berbagai pihak, dirinya dan lima komisioner lain terjun langsung ke lapangan untuk menginvestigasi. "Kami terjun langsung ke lapangan bila mendengar ada pelanggaran. Seperti di Kecamatan Robatal dan berhasil dicegah," ujar dia.

Advertising
Advertising

Menyikapi itu, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Komisi Pemilihan Umum Sampang Ahmad Ripto mengatakan akan melaksanakan rekomendasi Bawaslu termasuk bila harus ada pemungutan suara ulang.

"Apapun rekomendasi pengawas kami siap, termasuk jika ada PSU. Tapi tentu rekomendasi itu akan kami kaji lebih dulu," kata dia.

Baca juga: KPU Sebut Partisipasi Pemilu 2019 Capai 77,5 Persen

Namun Ripto meminta Bawaslu agar dalam memproses semua pelanggaran pemilu sesuai aturan yang berlaku. "Diproses dulu, dimana letak permasalahannya baru nanti diketahui, apakah salah secara teknis atau memang ada unsur kesengajaan pelanggaran," ungkap dia.

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

14 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya