19 Kasus OTT di Masa Tenang Pemilu, Gerindra Paling Banyak

Rabu, 17 April 2019 12:32 WIB

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto (kedua kiri) dan Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution (kedua kanan) menjelaskan kronologi kasus dugaan politik uang di kantor Bawaslu Kota Pekanbaru, di Riau, Selasa, 16 April 2019. Dari empat pelaku yang diamankan, salah satunya merupakan caleg DPR RI dari partai Gerindra Dapil Riau II. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mencatat ada 19 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang masa tenang 14-16 April 2019. Rata-rata mereka yang ditangkap karena diduga akan membagi-bagikan uang atau serangan fajar.

Baca: Laporan Allan Nairn, Amien Rais: Dia Siapa, Sok Tahu Soal Prabowo

Dari 19 kasus OTT, 10 kasus di antaranya dilakukan oleh tim sukses atau calon legislatif (caleg) Partai Gerindra. Sementara sembilan OTT dilakukan oleh tim sukses atau caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengungkapkan total pelaku berjumlah 49 orang. “Saat ini sedang diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena Gakkumdu memiliki waktu 14 haru untuk sampai pda tahap dua,” kata Dedi di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 14 April 2019.

Simak juga: Usai Pemilu 2019, Ini Harapan Faisal Basri terhadap Indonesia

Advertising
Advertising

Dedi mengatakan dari penangkapan tersebut, polisi menyita total uang senilai Rp 3.615.850.000. Menurut Dedi selain uang rupiah, Panwas juga menyita mata uang dolar.

Tonton: Pemilu 2019, Ini Beda Exit Poll, Quick Count dan Real Count

Berikut daftar pelaku yang terjaring OTT:

1. OTT di Ciamis Jawa Barat atas nama Jonny Mulyater Situmorang untuk DPRD Gerindra.

2. OTT atas nama Hariro Harahap untuk Caleg Gerindra

3. OTT di Solok Sumatera Barat atas nama Joni Edison untuk Caleg Gerindra

4. OTT di Sumatera Utara kepada 13 relawan Caleg DPRd PKS

5. OTT di Pangandaran Jawa Barat

6. OTT di Bandung Jawa Barat

7. OTT di Lombok Timur atas nama Muhammad Ali Akbar untuk Caleg DPRD PKS

8. OTT di Kepulauan Riau atas nama NN dan AS untuk Caleg Gerindra

9. OTT di Ponorogo Jawa Ttimur atas inisial A

10. OTT di DKI jakarta atas nama Charles Lubis, Djafar Lidimona dan Mohammad Taufik Caleg Gerindra

11. OTT Lamongan Jawa Timur atas nama Okta Rosadinata dan Imam syafi udin

12. OTT di Nias Sumatera Utara atas nama Meliedi Harefa, Kesaktian Telaum Banua, Fotolosa Lase, dan Danili Ergea untuk Caleg Gerindra.

13. OTT di Probolinggo Jawa Timur atas nama RB dan SW untuk Caleg Gerindra.

14. OTT di Purworejo Jateng atas nama G untuk Caleg PKS.

15. OTT di Kudus Jateng atas nama AS dan AH untuk Caleg Gerindra.

16. OTT di Pekanbaru, Riau atas nama Fadli Erwan Ibrahim, Syamsul Anwar, Fandhi Achmad, dan Diah Ayu untuk Caleg Gerindra.

17. OTT di Sleman Yogyakarta atas nama Muhammad Lisman Pujakesuma untuk pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno.

18. OTT di Makassar atas nama Sukriyadi Amil, Muhammad Awaludin, Muhammad Rijal, Muhammad Nur, dan Azar Yusriadi.

19. OTT di Buton atas nama Muhammad Bambang dan Laode Adi Surahman untuk Caleg PAN

Berita terkait

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

21 jam lalu

Gerindra Tuding KPU Gelembungkan Suara NasDem di 53 Kecamatan Jawa Barat

Partai Gerindra menuding KPU menggelembungkan suara Partai NasDem di 53 kecamatan di Majalengka dan Subang, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

21 jam lalu

PKB Klaim Tak Minta Jatah Kursi Menteri Jika Gabung Pemerintahan Prabowo

PKB mengklaim tak minta jatah kursi menteri jika kelak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Soal menteri, kata PKB adalah hak prerogatif presiden.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

1 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

1 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

2 hari lalu

Peluang PKS Merapat ke Prabowo, Gerindra-Golkar-PAN Respons Begini

Peluang PKS merapat ke kubu Prabowo mendapatkan respons dari Partai Gerindra, Golkar, dan PAN. Apa responsnya?

Baca Selengkapnya

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

2 hari lalu

Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

2 hari lalu

Respons Gerindra soal Keinginan PKS Dikunjungi Prabowo seperti PKB dan NasDem

Dasco mengatakan Gerindra terbuka untuk melakukan dialog mengenai keinginan PKS bergabung ke kubu Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

2 hari lalu

PKS Beri Sinyal Gabung ke Koalisi Prabowo, Gerindra Bilang Belum Pernah Komunikasi Langsung

Dasco juga menyebut, ketidakhadiran Prabowo di acara Halalbihalal PKS tidak dapat dikaitkan dengan sinyal penolakan pada PKS.

Baca Selengkapnya