Kisah WNI Ikut Pemilu: Sudah Antre Lama Kehabisan Surat Suara

Reporter

Fikri Arigi

Editor

Amirullah

Selasa, 16 April 2019 10:22 WIB

Sejumlah warga negara Indonesia mengantre untuk menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) KBRI Kuala Lumpur di Malaysia, Ahad, 14 April 2019. Sebanyak 80 sehingga 90 persen dari 1,5 juta WNI di seluruh Malaysia mengikuti Pemilu serentak 2019. ANTARA/Rafiuddin Abdul Rahman

TEMPO.CO, Jakarta - Dua warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Jepang, bercerita tentang pengalaman mereka berpartisipasi dalam Pemilu 2019, pada Ahad, 14 April 2019. Mereka mengeluhkan antrean panjang, dan terbatasnya kertas surat suara yang disediakan.

Baca: Nyoblos di Osaka, Ahok Mengaku Sempat Marahi Panitia Pemilu

Rania Ameera Moeljono, mahasiswi Meiji Gakuin University Yokohama, mengaku dirinya baru berhasil mencoblos setelah menunggu sekitar delapan jam lamanya. Sejak datang ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo pukul 13.00 waktu setempat, Ameera, panggilan perempuan 19 tahun ini, baru dapat mencoblos pada 21.45 malam.

"Saya (mencoblos) di KBRI Tokyo, akhirnya bisa nyoblos tapi setelah delapan jam menunggu," kata Ameera saat dihubungi, Senin 15 April 2019.

Ameera menduga, antrean panjang ini terjadi karena kurangnya petugas di loket pendaftaran. Ia mengatakan saat itu hanya ada dua orang. Dua loket itu menangani begitu banyak orang yang datang. "Untuk registrasi saja tunggu tiga jam," tuturnya.

Advertising
Advertising

Ia bercerita para peserta dipersilakan menunggu di lapangan, yang ia gambarkan cukup luas untuk menampung para peserta. Namun memang sempat ada antrean panjang hingga keluar gerbang KBRI Tokyo.

Seorang WNI lain, yang enggan disebut namanya, mengaku ia tidak dapat menggunakan hak suaranya, karena tempat pemungutan suara-nya (TPS) di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Osaka, tidak punya cukup kertas surat suara.

Warga Kyoto ini mengaku sudah tiba di KJRI sejak pukul 11.00 pagi. Namun dari informasi yang ia dapatkan, bagi pemilih di Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) baru dapat mulai mengantre pada 16.00. Sore harinya, ia kemudian mulai mengantre.

Sekitar pukul 18.00, kata dia, staf KJRI mulai menghitung para peserta. Selesai menghitung, ia mengabarkan kertas surat suara yang tersedia hanya 83 kertas, sedangkan di barisan itu ia perkirakan ada lebih dari 100 orang.

"Saya baris di urutan ke 86. Jadi saya dipersilakan untuk pulang karena kertas sudah tidak ada. Saya pun mau tidak mau pulang kembali ke Kyoto," kata dia.

Ia ingat, saat itu banyak peserta yang protes. Ada pula yang langsung pulang karena lelah menunggu. Dirinya mengaku termasuk golongan yang kedua. "Saya tidak ingin terlibat keributan atau apapun. Jadi saya dengan takut langsung pulang," tuturnya.

Baca: Cerita WNI Gagal Mencoblos Pilpres 2019 di KBRI Malaysia

Meski gagal, ia bertekad untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya sebagai WNI. Ia menyebut akan mencari alternatif lain. Termasuk pulang ke Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya di tanah air. "Saya sekarang pun ingin cari alternatif, atau beli tiket pulang untuk sehari saja. Khusus untuk menggunakannya (hak suara)," kata dia.

Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

2 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

3 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

6 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

7 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

7 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

9 hari lalu

Menkominfo Ungkap Kesan Pertemuan Tim Cook Apple dan Prabowo

Budi Arie Setiadi mengatakan Tim Cook mengapresiasi hasil pemilu presiden Indonesia atas terpilihnya Prabowo.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

10 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

17 hari lalu

Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Sekitar 44 juta warga Korea Selatan akan memberikan suaranya dalam pemilu yang akan menentukan sisa masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk yeol.

Baca Selengkapnya