Bowo Sidik Pangarso: Nusron Wahid Orang Muslim yang Beriman Ya?

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 10 April 2019 18:42 WIB

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk, Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019. Bowo menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan suap pelaksanaan kerja sama bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain terkait jabatan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Tersangka kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan pupuk, Bowo Sidik Pangarso menyindir koleganya di Partai Golkar Nusron Wahid. Bowo melempar sindiran itu, saat menanggapi soal bantahan Nusron mengenai perintah menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar.

Baca juga: Bowo Sidik: Saya Diminta Nusron Wahid Kumpulkan Uang untuk DPP

Dia mengatakan Nusron Wahid sebagai orang muslim yang beriman. "Ya, Nusron kan orang muslim ya, orang muslim yang beriman ya?" kata Bowo seusai diperiksa penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 10 April 2019.

Sebelumnya, Bowo menuding mendapatkan perintah dari Partai Golkar dan Nusron Wahid menyiapkan 400 ribu amplop untuk dibagikan saat hari pencoblosan pemilu 2019. "Saya diminta oleh partai untuk menyiapkan 400 ribu ya, saya diminta Nusron Wahid untuk menyiapkan 400 ribu," kata Bowo.

KPK menyita 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu dari perusahaan milik Bowo di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan pada 28 Maret 2019. Penyitaan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dalam kasus suap Bowo menjadi tersangka. Bowo disangka menerima suap dari PT Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti untuk membantu perusahaan kapal itu meraih kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia.

Advertising
Advertising

Setelah dikumpulkan, seluruh amplop itu muat di 82 kardus dan dua boks kontainer. Diperkirakan seluruh duit dalam amplop berjumlah Rp 8 miliar. KPK menduga seluruh duit tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi, sebab Bowo tak cuma menerima duit dari Asty. Selain itu, KPK menduga Bowo akan membagi-bagikan amplop berisi uang itu pagi hari pencoblosan pemilu 17 April 2019 alias serangan fajar. Bowo merupakan calon legislatif inkumben dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Baca juga: KPK: Butuh 1 Bulan Memasukkan Uang ke 400 Ribu Amplop Bowo Sidik

Nusron Wahid membantah telah memerintahkan Bowo Sidik untuk menyiapkan amplop serangan fajar. “Saya tidak pernah menyuruh, itu urusan masing-masing, saya punya strategis sendiri,” katanya. Sementara, Partai Golkar meminta Bowo tidak menyeret partai dan politikus partai beringin ke dalam kasus yang menjeratnya. “Selalu ada tendensi seorang yang kena OTT berusaha melibatkan pihak lain,” kata Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Berita terkait

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

6 jam lalu

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya

Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

8 jam lalu

Menteri Nusron Wahid Janji Selesaikan Konflik Agraria secara Humanis

Menteri Nusron Wahid berjanji akan menyelesaikan konflik agraria secara humanis. Menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Baca Selengkapnya

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

8 jam lalu

Jalankan Perintah Prabowo, Nusron Wahid Butuh 3 Juta Hektare Sawah Baru untuk Swasembada Pangan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan butuh sekitar 3 juta hektare sawah baru untuk wujudkan swasembada pangan yang diharapkan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

AHY Minta Nusron Wahid Siapkan Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur

9 jam lalu

AHY Minta Nusron Wahid Siapkan Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY minta Menteri Nusron Wahid siapkan pengadaan lahan untuk proyek infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Basuki Hadimuljono Sah Menjabat Kepala Otorita IKN, Nusron Wahid: Pak Basuki Orang Baik

10 jam lalu

Basuki Hadimuljono Sah Menjabat Kepala Otorita IKN, Nusron Wahid: Pak Basuki Orang Baik

Menteri Agraria Nusron Wahid berkomentar ihwal pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

3 hari lalu

Terkini: OJK Beberkan Utang Sritex ke 27 Kreditur dan Tiga Multifinance Rp 14,64 Triliun, Mengapa Kemenkeu Merasa Perlu Klarifikasi soal Maung?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan jumlah utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun.

Baca Selengkapnya

Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

3 hari lalu

Temui Jaksa Agung Bahas Langkah Strategis, Nusron Wahid: Zero Toleransi bagi Mafia Tanah

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertandang ke Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

5 hari lalu

Bantah AHY, Nusron Wahid Sebut Status Lahan 2.068 Hektare di IKN Tidak Bermasalah: HGU Habis, Diambil Alih Negara

Nusron Wahid menyebutkan status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur tidak bermasalah atau dalam sengketa.

Baca Selengkapnya

Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

5 hari lalu

Nusron Wahid Bicara Mafia Tanah: Selama Menghirup Udara, Selama Itu Mereka Ada

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan eksistensi mafia tanah akan selalu ada.

Baca Selengkapnya

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

5 hari lalu

Janji Pemerintahan Prabowo Beresi Sawit: dari Pengemplang Pajak Rp300 T sampai 2,5 Juta Ha Lahan Tanpa HGU

Pemerintahan Prabowo menghadapi masalah sawit mulai dari isu deforestasi, perkebunan tidak bayar pajak Rp300 triliun dan 500 perusahaan tanpa HGU.

Baca Selengkapnya