PKS Cabut Iklan yang Memuat Konten Orang Gangguan Jiwa

Rabu, 10 April 2019 11:46 WIB

Konferensi Pers Penyampaian Sikap terhadap Pilpres 2019 oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantornya, Jalan T.B Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Agustus 2018. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencabut iklan video terkait pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup dan penghapusan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor. PKS juga meminta maaf lantaran iklan tersebut memuat adegan yang melibatkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Baca: Petinggi PKS Bertemu Rizieq Shihab di Arab Saudi

Surat bertanggal 5 April 2019 itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPP PKS Al Muzammil Yusuf. Selain kepada masyarakat umum, surat juga ditujukan kepada Organisasi Profesi Kesehatan Jiwa, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Lingkar Sosial Indonesia, dan seluruh Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa.

"Iya betul," kata Almuzammil saat dikonfirmasi, Rabu, 10 April 2019.

Dalam surat tersebut, PKS menyatakan menyambut baik dan berterima kasih atas tanggapan terhadap iklan video pemberlakuan SIM seumur hidup dan penghapusan pajak STNK sepeda motor. Al Muzammil berujar PKS menganggap pelbagai kritik dan saran itu sebagai bentuk kepedulian publik kepada partainya.

"Kami menganggap hal tersebut sebagai bentuk kepedulian, rasa sayang, dan cinta kepada PKS," kata Al Muzammil dalam suratnya.

Advertising
Advertising

Iklan video PKS ini sebelumnya beredar di website resmi partai, akun media sosial sejumlah kader, dan di stasiun televisi. Dalam iklan tersebut, terdapat adegan seorang dengan gangguan jiwa yang tiba-tiba masuk ke sebuah truk yang sedang ditinggal sejenak oleh supirnya. Dia kemudian membawa kabur truk dan istri supir yang duduk di samping kemudi.

Supir yang menyadari truknya dibawa pergi lantas mengejar dengan membonceng motor temannya. Namun, di tengah jalan, mereka berhenti lantaran ingin menghindari seorang polisi lalu lintas. Teman supir truk tersebut mengaku SIM-nya sudah habis masa berlaku.

Iklan itu kemudian menuai protes publik. Sebuah petisi di change.org pun digalang oleh Aliansi Peduli Kesehatan Jiwa. Hingga pukul 10.46 WIB hari ini, petisi itu telah ditandatangani oleh 5.446 orang.

PKS pun menyampaikan permohonan maaf ihwal konten dalam iklan video itu. Partai dakwah ini mengaku tak berniat sengaja menyinggung, melakukan perisakan, atau bersikap diskriminatif terhadap ODGJ.

"Tim Pemenangan Pemilu PKS menyampaikan permohonan maaf jika ada materi di dalam iklan tersebut dirasa kurang tepat dan menyinggung pihak-pihak terkait," kata Al Muzammil dalam surat.

Dalam surat itu PKS menyatakan akan menurunkan iklan tersebut dari website resmi partai. Saat dicek di website resmi PKS, iklan tersebut sudah tak ada. Adapun penarikan iklan stasiun televisi disebutkan memerlukan proses dan waktu tertentu.

Baca: Fraksi PKS Yakini Pembahasan Cawagub DKI Setelah Pemilu

"Hal ini akan menjadi pelajaran berharga buat kami ke depan untuk lebih berhati-hati sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi," kata Al Muzammil.

Berita terkait

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

4 menit lalu

Ketua DPW PKS Jakarta Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur

Bursa calon gubernur Daerah Khusus Jakarta dari PKS mulai ramai. Salah satunya Ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

47 menit lalu

Soal Pertemuan dengan Megawati dan PKS, Gerindra: Prabowo Masih Punya Agenda Lain

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bicara mengenai peluang pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dan PKS. Apa katanya?

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

1 jam lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

15 jam lalu

Partai Gelora Tolak PKS Bergabung ke Koalisi Prabowo, Gibran: Semuanya Baik-Baik Saja

PKS memang belum membuat keputusan resmi akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

1 hari lalu

Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Bubar, Kilas Balik Gunakan Istilah Timnas AMIN

Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dibubarkan pada 30 April 2024. Kilas balik pembentukan dan siapa tokoh-tokohnya?

Baca Selengkapnya

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

1 hari lalu

Enggan Tanggapi Penolakan Gelora, PKS Masih Tunggu Majelis Syura soal Sikap Politik

PKS memilih tak menggubris pernyataan Partai Gelora yang menolak rencana mereka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

2 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

2 hari lalu

Penurunan Status Bandara Internasional Dikritik: Minim Kajian, Sama Seperti Pembangunannya

Anggota DPR RI mengkritik langkah pemerintah menurunkan status sejumlah bandara internasional. Dianggap minim kajian.

Baca Selengkapnya