KPU Anggap Hoaks Server Berbahaya dan Dapat Berdampak Masif

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Sabtu, 6 April 2019 16:55 WIB

Ketua KPU Arif Budiman tiba di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 April 2019 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai hoaks yang menyebut server Komisi Pemilihan Umum sudah diatur agar memenangkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin, merupakan tuduhan serius. Itu pula yang membuat KPU memilih untuk melaporkan hoaks ini ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Baca: Ma'ruf Amin Anggap Hoaks Server KPU Hanya Cari Kambing Hitam

"Kalau dia sifatnya substansial kemudian berdampak masif, maka kami mengambil tindakan selain mengklarifikasi juga melaporkan ke aparat hukum," kata Arief saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2019.

Menurut Arief, selama ini banyak hoaks kecil yang beredar di masyarakat yang cukup hanya diklarifikasi saja oleh KPU. Salah satunya ada hoaks bahwa Arief merupakan saudara kandung Soe Hoek Gie. Padahal, menurut Arief, hal itu hanya salah paham akibat kesamaan nama antara ia dan kakak Soe Hoek Gie. "Makanya (umumnya) saya cukup memberi klarifikasi. Selama tidak masif saya biarkan saja," kata Arief.

Arief masih enggan menggunakan kata delegitimasi terhadap aksi hoaks ini. Namun ia menegaskan bahwa hoaks server KPU ini dapat menimbulkan dampak besar jika dibiarkan saja. "Yang jelas itu menganggu KPU dan mempengaruhi opini publik terhadap kepercayaan yang sudah kami bangun sampai saat ini. Itu kan bahaya," kata dia.

Advertising
Advertising

KPU melaporkan kasus ini ke Bareskrim Mabes Polri kemarin. KPU melaporkan tiga akun yang menyebarkan video hoaks itu. Ada beberapa versi video yang beredar.

Baca: Perludem Dukung KPU Laporkan Hoaks Server Menangkan Jokowi

Salah satu video menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin. KPU membawa sejumlah versi video beredar itu sebagai barang bukti dalam pelaporannya itu.

EGI ADYATAMA | ANDITA RAHMA

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

9 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

11 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

11 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

11 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

13 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

14 jam lalu

Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.

Baca Selengkapnya

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

14 jam lalu

PTUN Minta PDIP Perbaiki Gugatan terhadap KPU

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

15 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

16 jam lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya