Mendagri Sebut Hoaks Server KPU Diatur Itu Terlalu Mengada-ada

Reporter

Egi Adyatama

Sabtu, 6 April 2019 14:41 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara Apel Bersama dan Pembacaan Ikrar ASN untuk Ikut Serta Mensukseskan Pemilu 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, 5 April 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai hoaks yang menyebut server Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diatur agar memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, terlalu mengada-ada. Menurut Tjahjo, hal itu merupakan langkah mendelegitimasi KPU.

Baca: Ma'ruf Amin Anggap Hoaks Server KPU Hanya Cari Kambing Hitam

"Saya melihat ada proses untuk mendelegitimasi KPU," kata Tjahjo, saat ditemui di acara Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Tim Pengawas Pemilu, di Jakarta Pusat, Sabtu, 6 April 2019.

Tjahjo meminta masyarakat, khususnya tim sukses capres dan cawapres hingga partai politik, memiliki keyakinan. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan KPU tak akan menggadaikan harga diri dan kehormatannya sebagai penyelenggara negara, dan sudah diputuskan sesuai dengan undang-undang.

Ia pun mendukung langkah KPU melaporkan hoaks ini kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. "Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat," ujar Tjahjo.

KPU melaporkan tiga akun yang menyebarkan video hoaks itu. Ada beberapa versi video yang beredar. Salah satu video menayangkan seorang yang menyebut mendapat informasi mengenai server milik KPU yang sudah diatur untuk kemenangan paslon capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca: Mafindo: Hoaks Server KPU Paling Cepat Penyebarannya

Advertising
Advertising

KPU menyerahkan ke polisi sejumlah versi video beredar itu sebagai barang bukti dalam pelaporannya itu.

EGI ADYATAMA | ANDITA RAHMA

Berita terkait

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

5 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

5 jam lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

8 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

10 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

12 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

12 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

14 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

16 jam lalu

KPU Tanggapi Dalil PDIP Soal Selisih Suara Pilpres di Kota Dumai: Pemilih Tak Gunakan Hak Suara

Tanggapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap dalil PDIP mengenai selisih suara dalam Pilpres 2024 di Kota Dumai, Riau.

Baca Selengkapnya

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

1 hari lalu

KPU Bantah Suara PPP di 35 Dapil Banten Pindah ke Partai Garuda

KPU membantah tudingan PPP mengenai perpindahan suara dari PPP kepada Partai Garuda di 35 daerah pemilihan (dapil) di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

1 hari lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya