Soal Sulman Azis, Jokowi: Politik TNI dan Polri adalah Netral

Selasa, 2 April 2019 05:02 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang Sentani di GOR Toware, Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Ratusan warga terdampak banjir terpaksa masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal pengakuan mantan Kepala Kepolisan Sektor Pasirwangi, Garut Sulman Azis, terkait adanya mobilisasi dukungan untuk pasangan nomor urut 01 ini.

Baca: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi

Jokowi membantah dugaan adanya mobilisasi dukungan tersebut."Enggak sekali dua kali saya sampaikan, di Rapim TNI-Polri saya sampaikan, politik TNI, politik Polri itu politik negara, jadi harus menjaga netralitas. Sudah jelas sekali, enggak perlu saya ulang-ulang," kata Jokowi usai berkampanye di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Senin malam, 1 April 2019.

Sebelumnya, Sulman Aziz mengaku diperintah atasannya, Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

“Kami diperintah untuk menggalang dan mendukung kepada 01,” kata dia di Kantor Hukum Lokataru, Jakarta. Angka 01 merujuk pada nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sementara nomor urut 02 untuk pasangan Prabowo - Sandiaga.

Advertising
Advertising

Sulman bercerita perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi.

Menurut Sulman, dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik agar berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud.

Usai mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk mendata pilihan masyarakat.

Budi Satria Wiguna membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.

Simak juga: Perludem Minta Bawaslu Responsif Tanggapi Ucapan Sulman Aziz

Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan backup,” kata dia. Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi.

Berita terkait

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

4 jam lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

5 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

6 jam lalu

4 Lika-liku Perjalanan RUU DKJ Hingga Resmi Disahkan Presiden Jokowi

Pengesahan RUU DKJ ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Mensesneg.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

7 jam lalu

Massa Aksi Hari Buruh Gagal Demo di Depan Istana, Presiden Jokowi Ada di Mana?

Demonstrasi memperingati Hari Buruh itu membawa dua tuntutan. Salah satunya tuntutan mencabut Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

7 jam lalu

Harapan Jokowi dan Prabowo di Hari Buruh Internasional 2024

Jokowi dan Prabowo mengucapkan selamat Hari Buruh. Berikut harapan Presiden dan Presiden terpilih 2024-2029 itu.

Baca Selengkapnya

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

14 jam lalu

Bos Microsoft ke Indonesia, Investasi hingga Luhut Menjamin Keuntungan

Presiden Jokowi menerima kunjungan kerja Chief Executive Officer Microsoft Satya Nadella di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

14 jam lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

14 jam lalu

CEO Microsoft Ketemu Jokowi Bahas Investasi Rp 14 Triliun, Ini Profil Satya Nadella

CEO sekaligus Chairman Microsoft Satya Nadella bertemu Jokowi, kemarin. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

15 jam lalu

Siapa Sosok David Tobing yang Gugat Rocky Gerung?

Rocky Gerung dinyatakan tidak bersalah dalam gugatan penghinaan presiden yang diajukan David Tobing. Bagaimana kilas baliknya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya