Berita terkait
Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS
17 Desember 2023
Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSoroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas
7 Desember 2019
Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.
Baca SelengkapnyaDidukung Mensos, Bulog Siapkan 700.000 Ton Beras untuk BPNT
2 Juli 2019
Bulog sudah menyiapkan stok 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni- Desember 2019.
Baca SelengkapnyaBulog Lepas 50 Ribu Ton Beras Tak Layak Konsumsi dari Gudang
2 Juli 2019
Kondisi beras Bulog itu sudah rusak dan tidak bisa dikonsumsi lagi karena disimpan terlalu lama.
Baca SelengkapnyaBuwas: Jutaan Ton Beras Bulog Terancam Membusuk
21 Juni 2019
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, jutaan ton beras yang tersimpan di gudang Bulog tinggal menunggu waktu untuk membusuk.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Pembagian Rastra Dipercepat, Bulog Akan Kalang Kabut
2 Maret 2018
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta distribusi bantuan beras sejahtera (rastra) pada Maret 2018 dilakukan di awal bulan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Beras untuk 15 Juta Warga Tak Telat walau Sehari
5 Desember 2017
Presiden Jokowi meminta penyaluran program bantuan beras untuk 15 juta warga masyarakat tak telat walau hanya sehari.
Baca SelengkapnyaBupati Purwakarta Minta Beras 1 Kwintal ke Bidan Baru, Pungli?
20 April 2017
Menurut Bupati Dedi Mulyadi, jumlah keluarga penerima manfaat di Purwakarta pada 2017 sudah mengalami penurunan secara signifikan.
Baca SelengkapnyaDi Jawa Barat Beras Sejahtera Dirapel Tiga Bulan
7 Maret 2017
Di Jawa Barat, beras sejahtera dirapel tiga bulan dan bantuan pangan nontunai baru tersalur Rp 1,4 miliar.
Baca SelengkapnyaRaskin Balikpapan Diganti Bantuan Pangan Nontunai
22 Februari 2017
Keberadaan alokasi raskin digantikan bantuan pangan nontunai berupa buku tabungan dan kartu penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 110 ribu per bulan.
Baca Selengkapnya