Menjelang Penguasaan Freeport, Jokowi dan Menteri Ditakut-takuti
Reporter
Ahmad Faiz Ibnu Sani
Editor
Endri Kurniawati
Minggu, 24 Maret 2019 06:52 WIB
TEMPO.CO, Magelang - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bercerita mengalami tekanan politik yang kuat saat pemerintah berusaha merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Ia kerap mendapat pesan-pesan yang menakutkan. "Banyak ditakuti, 'Pak, nanti kalau Freeport diambil, Papua bergejolak," kata Jokowi dalam acara Silaturahmi Bersama Alim Ulama Memperingati Harlah NU di Pondok Pesantren API ASRI Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 23 Maret 2019.
Presiden juga mendapat pesan jika Indonesia berhasil menguasai Freeport maka Amerika Serikat akan marah. "Saya juga ditakuti. Nanti di belakang ada ini… ini … ini… Dibilang, 'awas, di Papua Pak Presiden akan dikerjain dengan cara ini. Kalau saya mikirnya ruwet bisa mundur," ujar Jokowi.
Baca: Kampanye Terbuka Dimulai: Jokowi di Serang, Prabowo Manado
Ancaman-ancaman itu tidak terjadi. "Setelah kami ambil alih, saya ketemu Presiden Donald Trump senyum-senyum saja.” Sebelumnya, ketika Jokowi bertemu Presiden Obama pun, juga tidak menanyakan apa-apa soal Freeport.
Menurut Jokowi, sikap kedua pemimpin Amerika Serikat itu menandakan masyarakat Indonesia selama ini hanya ditakut-takuti saja. Hal itu yang membuat Indonesia tak mampu mengambil alih Freeport selama puluhan tahun.
Baca: Salah Sebut, Jokowi: Saya Ganti Pulau Setiap Jam, Terkadang Eror
Setelah mantap untuk menguasai mayoritas saham Freeport, Jokowi menunjuk tiga menterinya untuk mengurusnya. Namun, kata dia, tiga menteri itu ragu untuk menguasai Freeport. Namun ia meyakinkan mereka mereka. "Sudah, jalanin aja. Risiko politik ada di saya bukan di kamu."
Saat memerintahkan menterinya bekerja, kata Jokowi, para menteri ditakut-takuti lagi. "(Mereka) Balik lagi, dibilang di belakang ada penggede.” Ia meyakinkan menteri-menterinya lagi. “Sudah maju aja, maju terus, jangan mundur. Dikit-dikit, tapi maju.” Jika satu kali mundur, Freeport tidak akan pernah diambil alih. Akhirnya, kata Jokowi, pada penghujung 2018, pemerintah Indonesia resmi menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia.