TEMPO.CO, Bogor - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) rupanya belum satu kata soal penunjukan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana tugas ketua imum menggantikan Muhammad Romahurmuziy yang terjerat kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Rudiman mengaku sebagai salah satu yang tidak sepakat dengan penunjukan tersebut. "Saya tidak sepakat. Menurut saya, ini melanggar AD/ART. Selain saya, ada beberapa teman yang tidak setuju juga," ujar Rudiman di Hotel Seruni, Bogor pada Rabu malam, 20 Maret 2019.

Baca: PPP Sebut Pemilihan Suharso Monoarfa Sebagai Ketua Sesuai AD/ART

Menurut Rudiman Suharso memang memiliki kemampuan sangat memadai untuk menjadi ketua umum. Kendati demikian, ujar dia, penunjukan Plt ketua umum haruslah sesuai mekanisme. Menurut AD/ART, kata dia, yang berhak maju adalah wakil ketua umum.

"Jika Pak Harso dikukuhkan melalui mukernas jadi plt, nanti pada saat setelah pemilu pasti ada desakan dari anggota DPR, apakah tanda tangan beliau sebagai ketua umum diterima oleh KPU," ujar dia.

Rudiman berujar sebenarnya ada beberapa wakil ketua umum (waketum) yang bersedia maju menjadi plt ketua umum dan seharusnya salah satu dari mereka yang nantinya ditunjuk.

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara membenarkan bahwa beberapa waketum bersedia maju. Namun, ujar dia, para waketum sangat menghargai dan menghormati fatwa Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair yang mengusulkan nama Suharso Monoarfa.

"Dari delapan Waketum, hampir semua bersedia. Hanya satu yang menyatakan tidak bersedia. Namun semua menghargai Kiai Maimoen," kata Amir di lokasi yang sama.

Delapan Waketum PPP adalah M. Mardiono, Ermalena, Wardatul Asriah, Amir Uskara, Reni Marlinawati, Arwani Thomafi, Fernita Jubahar Amirsyah, dan Mansyur Kardi.

Simak: Suharso Monoarfa Jadi Plt Ketua Umum PPP, Ini Pertimbangannya

Amir menegaskan para waketum paham risiko mengenai jabatan mereka dan harus siap ketika mesti menjabat plt ketua umum. Kendati demikian, para waketum diklaim telah sepakat dalam rapat internal untuk mengikuti fatwa Maimoen Zubair. "Dalam kesepakatan rapat internal para waketum kemarin, kami sepakat mengikuti fatwa Kiai Maimoen," kata Amir.

Rabu malam ini, PPP akan membahas soal pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum PPP lewat Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas PPP di Hotel Seruni Cisarua, Bogor pada 20-21 Maret 2019.