INFO NASIONAL -- Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin ST, MM menegaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR itu sangat penting. Karena, saat ini masih banyak umat beragama yang salah dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama, sehingga melakukan gerakan radikalisme melalui aksi bom bunuh diri. Padahal, agama itu mengajarkan pada kasih sayang dan saling menolong.

Sosialisasi empat pilar itu juga penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang salah dalam memahami kebhinnekaan. Sehingga perbedaan itu dianggapnya musuh. Padahal, perbedaan seharusnya diartikan untuk saling melengkapi, bukan untuk pecah belah.

"Sosialisasi juga masih relevan selama penegakan hukum belum dilaksanakan secara maksimal. Intinya, sosialisasi itu adalah pemersatu bangsa di tengah potensi perpecahan," kata Mahyudin saat membuka Sosialisasi Empat Pilar di hadapan warga masyarakat kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Rabu 20 Maret 2019.

Dalam acara yang berlangsung di gedung pertemuan Kelurahan Tanjung Harapan, kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu, Mahyudin juga mengajak masyarakat Kecamatan Samboja, untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya pada pemilihan umum 2019.

Karena menurutnya, pemilu merupakan ajang yang sah untuk menentukan pemimpin lima tahun yang akan datang. "Waktunya paling hanya lima menit, tapi sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia. Karena itu jangan sia-siakan, mari semua memberikan suaranya," ujar Mahyudin.

Untuk mendapatkan pemimpin yang baik, menurut dia, masyarakat harus menggunakan hati nurani dalam menentukan pilihan. Harus dilihat bobot, bibit dan bebet. Bukan semata karena bantuan sembako atau uang transportasi. "Ambil saja uangnya, tapi memilih dengan hati nurani. Biar saja para calon yang mau membodohi dengan politik uang tertipu," ucap Mahyudin lagi.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, masyarakat sudah semakin pintar, mereka tidak mudah dibohongi melalui politik uang. Masyarakat juga makin sadar, bahwa pemilu itu sangat penting. Karena bisa menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun mendatang. (*)