Kontras Minta Agum Gumelar ke Komnas HAM Ungkap Penculikan 1998

Kamis, 14 Maret 2019 12:48 WIB

Keluarga korban penculikan, penembakan mahasiswa, dan peristiwa Mei 1998, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Selasa (1/6). Mereka menggugat pengangkatan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Wakil Menteri Pertahanan karena dinilai bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Putri Kanesia, meminta anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar datang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika memiliki info seputar dugaan penculikan aktivis pada 1998. “Tidak hanya bicara di forum-forum saja,” katanya pada Tempo, Kamis, 14 Maret 2019.

Baca juga: Fachrul Razi: Cerita Agum Soal Prabowo dan Penculikan Itu Benar

Menurut Putri, Agum bisa menyampaikan kesaksiannya lebih resmi dan formal jika datang ke Komnas HAM ketimbang hanya bicara di forum. Kesaksian Agum akan membantu Komnas HAM yang memang bertugas menyelidiki dugaan kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang disebar oleh Ulin Niam Yusron, Agum Gumelar menyudutkan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Mula-mula ia bercerita tentang persidangan Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait penghilangan aktivis ini yang berujung pada rekomendasi pemecatan mantan komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu.

Di tengah ceritanya, Agum mengklaim mengetahui di mana letak tempat aktivis 1998 yang hilang dan dibunuh. Ia mengaku informasi ini didapatkan setelah bicara dari hati ke hati dengan anggota Tim Mawar-tim yang diduga melakukan penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998, yang merupakan bekas anak buahnya di Kopassus.

Advertising
Advertising

Baca juga: Kubu Prabowo: Agum Gumelar Tutupi Informasi Penculikan Aktivis

"Ketika dari hati ke hati dengan mereka, di situlah saya tahu di mana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya, saya tahu detail," kata Agum dalam video itu

Selain itu, Agum Gumelar mengatakan dari 31 jenderal Kopassus hanya Prabowo yang diberhentikan dari dinas militer. Sebabnya ia merasa aneh jika Prabowo bisa menjadi presiden.

Berita terkait

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

21 hari lalu

Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

22 hari lalu

Soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM, Begini Kritik Komisi I DPR RI, Pakar Militer, hingga KontraS

Perubahan penyebutan istilah KKB jadi OPM menuai kritik dari sejumlah pihak. Apa saja kritik mereka?

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

23 hari lalu

Ragam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM

Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.

Baca Selengkapnya

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

24 hari lalu

KontraS Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perubahan Istilah KKB bagi Keamanan di Papua

KontraS mengatakan perubahan nama KKB menjadi OPM itu harus diikuti dengan jaminan perlindungan dari negara bagi masyarakat yang ada di Papua.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

33 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

35 hari lalu

Anggota TNI Diduga Siksa Jurnalis di Halmahera Selatan, KontraS: Tak Manusiawi

Danlanal Ternate meminta maaf atas insiden kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Bacan, Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

41 hari lalu

KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.

Baca Selengkapnya

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

45 hari lalu

Datangi Kempolrienpan RB, KontraS Minta Hentikan RPP Penempatan Jabatan Sipil TNI - Polri

KontraS mendatangi Kemenpan RB untuk memberikan catatan kritis RPP tentang manajemen ASN terutama pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI-Polri.

Baca Selengkapnya

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

46 hari lalu

MK Hapus Pasal Keonaran dan Berita Bohong, Fatia Maulidiyanti: Pasal Ini Hukumannya Berat

Ketua AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan putusan MK yang menghapus pasal 14 dan 15 UU 1 Tahun 1946 merupakan angin segar bagi jurnalis.

Baca Selengkapnya

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

52 hari lalu

Diperiksa Komnas HAM soal Kematian Munir, Usman Hamid Berharap Dalang Pembunuhan Segera Diungkap

Menurut Usman Hamid, hasil penyelidikan tim pencari fakta sudah lengkap sehingga ia berharap Komnas HAM segera mengumumkan dalang pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya