Dituding Jadi Buzzer Jokowi - Ma'ruf di Twitter, Polri Membantah

Reporter

Andita Rahma

Senin, 11 Maret 2019 07:52 WIB

Ilustrasi Twitter. qz.com

TEMPO.CO, Jakarta - Polri membantah kabar yang menyebut bahwa institusi hukum itu membentuk buzzer untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin. Pernyataan itu membantah cuitan akun Twitter @opposite6890 tentang keterlibatan Korps Bhayangkara dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin. “Yang disebarkan ialah tidak benar dan Polri netral," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Ahad, 10 Maret 2019.

Akun @opposite6890 menyebut Polri membentuk tim buzzer yang terdiri dari 100 orang pada setiap polres di seluruh Indonesia, juga mengatakan gerakan secara terorganisir di tingkat polres hingga Mabes Polri. Akun itu mengunggah informasi berisi tudingan pada 5 Maret 2019, sekitar pukul 02.22 WIB.

Baca: Pemilu 2019, Saat Ini Polri Fokus Amankan Distribusi Surat Suara

Dedi menyatakan @opposite6890 anonim. Akun itu dianggap tidak memiliki kredibilitas dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan berita karena yang disebarkan ialah berita bohong.

Akun itu, kata Dedi, menyebarkan berita bohong karena tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa dikonfirmasi dan tidak bisa diverifikasi isinya. “Kalau berita hoaks ada ancaman pidana bagi pelaku, serta publik harus berhati-hati, bijak, dan cerdas dalam bermedia sosial.”

Advertising
Advertising

Baca: Polisi Akan Panggil Peserta Kamisan Jadi Saksi Robert

Berikut cuitannya:

“Setelah Whistleblower mengungkap bahwa Kepolisian adakan pelatihan buzzer. Di mana setiap buzzer harus instal APK Sambhar. Hasil Scan Sambhar keluar Destinasi IP 120.29.226.193. Hasil Scan IP 120.29.226.193 ternyata dimiliki Polri.”

Akun itu juga mengungkap Destination IP Address @Alumnisambhar dengan alamat 120.29.226.193 yang diketahui bernama Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Divisi Teknologi Informasi, Jalan Trunojoyo 3, Jakarta Selatan. Namun, Dedi membantah. "Kalau kemudian muncul IP Address Mabes Polri, itu bisa saja karena Mabes Polri ini area publik.”

Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri kini sedang mengidentifikasi dan memburu pemilik akun itu.

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

11 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

12 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya