INFO NASIONAL - Di hadapan ratusan warga Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, 24 Februari 2019, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan bentuk negara federal atau serikat tidak cocok diterapkan pada negara kepulauan. Sistem itu disebut tepat bila diterapkan pada negara daratan.

Ketika sistem tersebut diterapkan di Indonesia, sebagai negara kepulauan akibat Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, Desember 1949—Indonesia harus berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS)—hal itu membuat kegelisahan bagi Politikus Partai Islam Masyumi Mohammad Natsir. Sebab, Indonesia terbagi dalam 16 negara bagian. Menyedihkan lagi, kekuasaan tertinggi RIS berada di tangan Ratu Belanda Juliana.

Saat itu, Natsir melihat perjanjian KMB merugikan Indonesia. Sebab, Indonesia, yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, menghendaki NKRI sebagai bentuk negara, bukan RIS. Akibat perjanjian itu, UUD 1945 pun diganti dengan UUD RIS.

Untuk itu, pada 3 April 1950, Natsir di depan anggota Parlemen berpidato dengan tema “Mosi Integral”. Dalam pidato itu, Natsir menolak hasil KMB dan menginginkan Indonesia kembali ke NKRI. Pidato itu, menurut Hidayat, didukung semua fraksi serta rakyat Indonesia. "Hingga akhirnya, kita kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950," tuturnya.

Dari peran Natsir, Hidayat mengatakan umat Islam dari dulu menyelamatkan NKRI. "Natsir sebagai wakil umat Islam tak ingin Indonesia dipecah belah," ucapnya.

Dari peran Natsir, Hidayat mendorong agar umat Islam paham sejarah bangsa. "Kalau tak ada Natsir, kita tak mengenal NKRI lagi," ujarnya. Dengan memahami sejarah, membuat umat Islam tak abai pada masalah bangsa dan negara. "Dengan memahami sejarah, menjadikan umat Islam selalu menjadi garda terdepan membela NKRI," tuturnya.

Hidayat berharap sosialisasi yang dilakukan bermanfaat dan mengingatkan bahwa negara ini merupakan warisan dari para ulama, baik yang berasal dari partai maupun ormas Islam. (*)