TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, mengatakan keputusan mengenai wacana penutupan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, akan diputuskan bulan ini. "Saya pikir bulan ini sudah akan selesai dan kita akan mengambil keputusan dan melihat sekalian di sana," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 18 Februari 2019.

Baca juga: Taman Nasional Komodo akan Ditutup, Bagaimana Prosesnya?

Sofyan mengatakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK sudah menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mengkoordinasikan pembahasan soal penutupan Taman Nasional Komodo. Sebab, kata Sofyan, Taman Nasional Komodo merupakan wewenang pemerintah pusat.

Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari lima taman nasional tertua di Indonesia dengan luas 173.300 hektare. Taman tersebut menjadi daya tarik pengunjung yang sebagian besar merupakan wisatawan mancanegara.

Wacana penutupan Taman Nasional Komodo sebelumnya disampaikan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. Penutupan direncanakan selama setahun guna meningkatkan jumlah populasi rusa yang menjadi makanan utama dan habitat komodo.

Penutupan ini juga agar pemerintah provinsi bisa menata Taman Nasional tersebut lebih baik agar habitat komodo menjadi lebih berkembang. Karena dikuatirkan komodo menjadi saling memangsa karena habitatnya semakin terancam.

Adapun Menteri Pariwisata Arief Yahya menolak rencana penutupan. Menurut dia, rencana tersebut menyulitkan agen perjalanan wisata. Bila Taman Nasional Komodo ditutup, agen perjalanan akan kebingungan menawarkan paket wisata.

Baca juga: Ini Alasan Wisata Taman Nasional Komodo akan Ditutup Setahun

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menilai rencana penutupan Taman Nasional Komodo harus dikaji terlebih dahulu agar tidak berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. "Kan di Taman Nasional Komodo sudah bekerja juga sistem yang destinasi wisata. Jadi sudah ada pengusaha bisnis wisata dari Kementerian Pariwisata dan lain-lain," kata Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.