Migrant Care Imbau Jokowi Tinjau Ulang Pertemuannya dengan MBS

Reporter

Friski Riana

Jumat, 15 Februari 2019 15:01 WIB

Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Sumber: AFP/Andrew Caballero-Reynolds/Pool/asiatimes.com

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan kembali pertemuan empat mata dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Kedua tokoh ini rencananya akan bertemu di Indonesia, pekan depan.

Berita terkait: Eks CIA: AS Dukung Mohammed bin Salman Meski Bunuh Khashoggi

"Dengan track record yang buruk tentang keterlibatan MBS dalam pembunuhan Khashoggi, seharusnya Pak Jokowi mempertimbangkan kembali niat pertemuan empat mata dengannya," kata Wahyu kepada Tempo, Jumat, 15 Februari 2019.

Jamal Khashoggi menghilang pada 2 Oktober 2018 setelah masuk gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Pada awalnya Arab Saudi membantah tentang keberadaan Khashoggi. Sekitar 2 minggu kemudian, Arab Saudi mengakui Jamal Khashoggi telah dibunuh dengan menyuntikkan cairan kimia dan memutilasi tubuhnya. Jasadnya kemudian dibawa keluar dari konsulat.

Sebanyak 11 tersangka pelaku didakwa melakukan pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi. Putra mahkota MBS diduga terlibat dalam operasi pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, yang kemudian dibantah Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

Advertising
Advertising

Wahyu menuturkan, MBS tidak sensitif terhadap pengusutan kasus pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi itu. Kalau pun pertemuan tetap berlangsung, Wahyu menitipkan beberapa hal kepada Jokowi terkait perlindungan buruh. "Pak Jokowi harus punya high call untuk mendesak adanya perlindungan buruh migran dan upaya pembebasan TKI yang terancam hukuman mati," kata dia.

Sejak 2011 hingga 2018 tercatat ada 103 WNI divonis hukuman mati di Arab Saudi. Dari jumlah itu, 85 orang berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, sedangkan lima orang telah dieksekusi. Saat ini tersisa 13 WNI yang masih diupayakan pembelaan hukumnya.

Salah satu yang telah dieksekusi adalah Tuti Tursilawati. Ia dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi pada Senin, 29 Oktober 2018. Eksekusi ini menambah daftar para TKI yang dihukum mati pemerintah Arab Saudi tanpa pemberitahuan resmi kepada Indonesia. Mereka, antara lain, Yanti Irianti, Ruyati, Siti Zaenab, Karni, dan Muhammad Zaini Misrin.

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

16 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

17 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

18 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya