TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis HAM Papua meminta ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum di sana. Salah satu kasus terakhir yang belum juga menemui titik terang adalah terkait kasus penembakan pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga yang terjadi Desember 2018 lalu.

Baca juga: Kelompok Bersenjata Papua, Danjen Kopassus: Anak Muda Mau Eksis

"Melihat kasus Nduga, sampai hari ini kami tidak pernah mendengar pernyataan tentang dilakukannya investigasi terhadap pembunuhan itu," ujar Yan Christian Warinussy, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, dalam diskusi di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Februari 2019.

Yan mengatakan hal ini seharusnya muncul dalam pembahasan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden di debat pertama yang digelar bulan lalu. Mengusung tema keamanan, HAM, terorisme, dan korupsi, debat pertama itu justru tak sama sekali membahas soal Papua.

"Dalam konteks negara memang kesan yang kita dapatkan seperti ada semacam ketidakpedulian gitu," kata Yan.

Data dari Amnesty International mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) oleh pasukan keamanan di Papua, antara Januari 2010 sampai Februari 2018. Adapun total korbannya mencapai 95 orang.

Tingginya catat hukum ini yang dinilai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid seharusnya lebih banyak dimunculkan dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Ia melihat sejauh ini nama Papua belum banyak dibawa oleh kedua pasangan calon.

"Dari yang kita baca, baik itu meneruskan jalan perubahan Indonesia di kubu Pak Jokowi-Maruf, maupun Indonesia Menang dari pak Prabowo-Sandi, itu belum ada kata-kata Papua mau diperbaiki ke depan," kata Usman.

Usman menial kedua pasangan tidak berani bermain di isu Papua ini karena sensitifitas politiknya dinilai masih tinggi. Di debat pertama, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan akan melanjutkan penyelesaian kasus HAM berat.

Baca juga: Panglima TNI akan Gelar Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua

"Bisa saja secara implisit itu diartikan sebagai Papua. Pak Imam Azis mengatakan peristiwa HAM berat itu tak hanya saja 1965, tapi juga dari tahun 1963, saat terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua," kata Usman.

Sejumlah rekomendasi pun muncul dalam diskusi terbuka ini. Usman mengatakan nantinya rekomendasi ini akan diberikan pada kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.