Kubu Jokowi Pasang Strategi Perang Total, Ini Kata Pengamat

Reporter

Dewi Nurita

Kamis, 14 Februari 2019 12:46 WIB

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yang dipimpin Erick Thohir menggelar konferensi pers di Markas TKN, Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019. Dewi Nurita/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada dua kemungkinan yang menjadi alasan kubu calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi mulai melancarkan strategi kampanye perang total.

Baca: Tim Sukses Jokowi: Kami Mulai Kampanye Perang Total

Pertama, menurut dia, hal ini dilakukan karena elektabilitas Jokowi yang masih stagnan dan belum mengunci titik aman. "Logika survei, petahana minimal 60 persen elektabilitasnya. Jokowi cuma stabil di kisaran 54-56 persen sampai saat ini," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Kamis, 14 Februari 2019.

Alasan kedua, hal itu bisa jadi sebagai upaya mengejar target 70 persen, sehingga menggunakan strategi perang terbuka.

Rabu malam, 13 Februari 2019, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko menyatakan bahwa saat ini timnya akan bermain strategi kampanye perang total. Namun, Kepala Staf Kepresidenan ini membantah strategi itu digunakan akibat elektabilias Jokowi yang cenderung stagnan, padahal sudah memasuki 62 hari menuju hari H pencoblosan pemilihan presiden 2019.

Baca: Kubu Jokowi Tak Khawatir Gempuran Kubu Prabowo di Jawa Tengah

"Enggak (karena stagnan). Perang total ini karena kami tidak ingin menang dengan persentase rendah. Kami ingin optimum. Target yang kami harapkan masih 70 persen," ujar Moeldoko di Markas TKN, Gedung High End, Jakarta pada Rabu, 13 Februari 2019.

Advertising
Advertising

Moeldoko menjelaskan, perang total yang dimaksud, yakni menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan optimal, mulai dari partai politik, relawan, dan seluruh elemen yang mendukung paslon 01. "Kami mengenali kekuatan kami dan akan menggunakannya secara optimum untuk melakukan penetrasi terhadap segmen yang menjadi prioritas," ujarnya.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Erick Thohir menambahkan, perang total bukan berarti kubunya menggunakan segala cara untuk menang. "Jangan dimaknai begitu. Perang total bukan berarti di bawah (akar rumput) menghalalkan segala cara," ujar Erick di lokasi yang sama.

Ia menjelaskan, timses melakukan mapping satu per satu wilayah untuk memastikan kemenangan. "Dan Alhamdulillah kami sudah menang (sampai saat ini). Tapi tidak boleh dianggap remeh, kita bisa jatuh karena batu kerikil," ujar pemilik usaha Mahaka Group ini.

Baca: Sebut Perang Total, Timses Jokowi Bantah Karena Elektabilitas

Menurut hasil survei LSI Denny JA, elektabilitas Jokowi cenderung stagnan selama lima bulan pasca-penetapan calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun elektabilitas Jokowi pada Agustus 2018 sebesar 52,2 persen. Pada Januari 2019, elektabilitas Jokowi hanya naik tak sampai 3 persen yakni menjadi 54,8 persen.

Berita terkait

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

4 menit lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Terbukti Langgar Kode Etik, Berikut Sejumlah Kontroversinya Termasuk Soal Kaesang

Dewa KPK putuskan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti lakukan pelanggaran kode etik. Berikut sejumlah kontroversi Ghufron, termasuk soal Kaesang.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

9 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

9 jam lalu

Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.

Baca Selengkapnya

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

11 jam lalu

Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

17 jam lalu

Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

18 jam lalu

KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.

Baca Selengkapnya

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

21 jam lalu

Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

21 jam lalu

Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

21 jam lalu

Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.

Baca Selengkapnya

Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

22 jam lalu

Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa kader PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi?

Baca Selengkapnya