TEMPO.CO, Jakarta - Penerima Nobel Perdamaian tahun 1996, Jose Ramos Horta mengkritik keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak seimbang. Ia melihat Dewan Keamanan dikuasai negara-negara tertentu yang merepresentasikan barat.

Baca: Ramos Horta Puji Indonesia Aktif Selesaikan Konflik Rohingya

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB di antaranya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. “Dewan Keamanan PBB semestinya direformasi. Bagilah power secara seimbang karena ini juga bicara perdaban,” kata Ramos Horta dalam seminar internasional “Islam Indonesia di Pentas Global: Inspirasi Damai Nusantara untuk Dunia” di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jumat, 25 Januari 2019.

Menurut dia, negara-negara dengan peradaban Islam yang maju, di antaranya Indonesia seharusnya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mantan Presiden Timor Leste ini menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan Tetap dan Dewan HAM PBB karena Indonesia punya kontribusi penting dalam memajukan perdamaian dunia.

Ramos menyebut Indonesia punya reputasi yang bagus dalam rekonsiliasi konflik, misalnya soal Timor Leste. Indonesia juga berperan dalam penyelesaian krisis kemanusiaan yang mendera Muslim Rohingya di Myanmar.

Indonesia resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya yakni, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, CIna, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika, akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya dalam Piagam PBB.

Simak juga: Peraih Nobel Ramos Horta Akan Bicara Islam Indonesia di UGM

Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk misi keamanan PBB dari 14 anggota DK PBB. Dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB pada Juni 2018, Indonesia memperoleh dukungan 114 suara dari 193 negara anggota PBB. Keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB merupakan yang keempat kalinya setelah periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.