TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta polisi untuk mengungkap penyelundupan ratusan kayu ilegal.

Baca: KLHK: 57 Kontainer Kayu Ilegal Papua Bisa Dilelang untuk Negara

"KPK bisa dimintai tolong untuk melihat apakah ada kemungkinan korupsi. Kami pasti akan membantu mengawasi," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta Selatan, pada Jumat, 25 Januari 2019.

Laode menuturkan KPK bisa memberikan informasi jika Kementerian dan polisi meminta bantuan. Termasuk, lembaga antikorupsi ini bisa menyediakan saksi ahli.

"Banyak hal yang bisa kami bantu karena KPK itu banyak kajian yang berhubungan dengan sumber daya alam," kata Laode.

KPK, kata Laode, hanya akan masuk jika terbukti ada tindak pidana korupsi dalam penyelundupan ratusan kayu ilegal tersebut. Tapi, jika masih berhubungan dengan tindak pidana kehutanan atau tindak pidana lingkungan, maka KPK akan menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada KLHK.

Kemarin, 24 Januari 2019, KLHK mengungkap data 18 perusahaan ilegal yang terlibat penyelundupan kayu dalam satu bulan terakhir. Data-data itu terungkap, saat Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani bersama staf dan jajarannya menyambangi kantor KPK untuk berdiskusi.

"Kami dalam satu bulan ini sudah melakukan tindakan hukum berkaitan dengan kayu ilegal yang ada di Papua. Di mana kami melakukan penindakan terhadap 384 kontainer kayu dalam 1 bulan terakhir ini Desember-Januari," ujar Rasio.

Simak juga: KLHK Lacak Pengirim 57 Kontainer Kayu Ilegal dari Papua

Rasio mengungkapkan 384 kontainer berisikan kayu ilegal asal Papua ditindak KLHK di Pelabuhan Makassar dan Surabaya. Ia berharap kasus ini bisa dituntaskan bersama-sama dengan tim KPK.