Presiden Jokowi (kiri) menerima potongan tumpeng pada perayaan hari ulang tahun Presiden RI V sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang ke-72 di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. Terlihat dalam foto putri Megawati, Puan Maharani (kanan) yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta-Kuasa hukum Jokowi - Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra, enggan berbicara banyak ihwal kelanjutan rencana pembebasan narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Yusril juga mengaku belum bertemu lagi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan rencana pembebasan Ba'asyir.
"Setelah ada pertemuan dengan Pak Wiranto, Pak Moeldoko, saya juga belum bertemu lagi dengan Pak Presiden. Belum ada arahan dari beliau berikutnya. Jadi, saya belum dapat mengatakan apa-apa," ujar Yusril saat ditemui di lokasi acara ulang tahun Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke-72 di Hotel Grand Sahid, Jakarta pada Rabu, 23 Januari 2019.
Dalam rangkaian acara ulang tahun Megawati tersebut Jokowi dan Yusril hadir. Namun, keduanya tidak bertemu. Ahli hukum tata negara itu datang lebih dahulu sebagai pembicara peluncuran buku The Brave Lady yang ditulis para mantan menteri saat Megawati menjabat presiden. Peluncuran buku digelar di lokasi yang sama.
Jokowi datang belakangan saat puncak acara pementasan musik akan digelar. Yusril meninggalkan acara tepat beberapa menit sebelum Jokowi datang.
Yusril mengatakan dia sudah melaksanakan semua yang ditugaskan Jokowi mengenai Ba'asyir. "Saya ditugasi oleh Presiden, sampai sini tugas saya sudah selesai. Kalau ada hal baru yang diminta agar saya analisis atau saya kerjakan, ya saya kerjakan. Jadi saya tunggu saja dulu," ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.
Tugas dari Jokowi yang dimaksud, ujar Yusril, yakni berkomunikasi dengan Abu Bakar Ba'asyir ihwal rencana pembebasan. "Jadi kalau sekarang ada perubahan di internal pemerintah, itu kewenangan pemerintah. Saya tidak menyalahkan Pak Presiden, karena beliau sudah memerintahkan kepada saya dan sudah saya laksanakan," ujar dia.
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
12 jam lalu
Prabowo Bentuk Presidential Club, Pengamat Sebut Ada Ketegangan dalam Transisi Kepemimpinan
Pengamat politik menilai, gagasan Presidential Club Prabowo mungkin saja hasil dari melihat transisi kepemimpinan Indonesia yang seringkali ada ketegangan.
