Kata Yusril, Abu Bakar Baasyir Tak Mau Buru-buru Dibebaskan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat 18 Januari 2019. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir meminta agar proses pembebasannya tidak dilakukan buru buru. Hal itu disampaikan Baasyir saat menerima kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana membebaskannya dari penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Izha Mahendra.

    Baca: Tim Pengacara Muslim: Abu Bakar Baasyir Bebas Tak Pakai Syarat

    "Ustad malahan minta jangan buru-buru untuk diurus pembebasannya," kata Yusril di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 19 Januari 2019.

    Yusril mengatakan Baasyir ingin beres-beres kamar tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu divonis 15 tahun penjara pada 16 Juni 2011. Dia dinyatakan terbukti bersalah mendanai tindak pidana terorisme.

    Menurut Yusril, proses administrasi pembebasan Abu Bakar Baasyir bisa selesai dalam satu hari. "Dalam satu hari administrasinya bisa diurus, kalau Senin diteken, maka hari itu bebas," ujarnya.

    Tim Pengacara Muslim atau TPM bersama Penasehat hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat konfrensi pers terkait pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, di Jakarta Selatan Sabtu 19 Januari 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

    Yusril mengatakan pembebasan murni Abu Bakar Baasyir diputuskan setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan presiden untuk mengkesampingan sarat untuk bebas bersyarat bagi Abu Bakar Baasyir. Dalam syarat tersebut Baasyir menolak untuk menandatangani ikrar setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila serta mengakui perbuatan dengan berjanji untuk tidak mengulanginya.

    Baca: Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir, TKN: Jangan Berpikir Politis

    Namun, syarat itu kata Yusril dikesampingkan oleh Presiden Jokowi dengan alasan kemanusian dan kondisi kesehatan Abu Bakar Baasyir. "Alasan Presiden karena kemanusian dan kondisi kesehatan ustad," ujarnya.

    Hal yang sama disampaikan oleh Tim Pengacara Muslim atau TPM, selaku kuasa terpidana terorisme Baasyir, Mahendradatta. Menurut dia, Baasyir memang menolak sejak awal untuk menandatangani syarat bebas tersebut. ''Beliau kan menanggap demokrasi ini sirik, jadi beliau tidak mau patuh ke hal selain ajaran Islam," ujarnya.

    Mahendradatta menegaskan pembebasan Abu Bakar Baasyir ini memang sudah menjadi haknya, karena telah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya.

    Simak Video: Kuasa Hukum Ungkap Fakta Soal Pembebasan Abu Bakar Baasyir


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.