Mabes Polri Bantah Rotasi Perwira Terkait Pengamanan Pemilu 2019

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 23 Januari 2019 16:09 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat menggelar konferensi pers insiden penembakan Sulawesi Tengah, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 31 Desember 2018 (Andita Rahma)

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Kepolisian RI membantah jika mutasi dan rotasi petinggi Polri berkaitan dengan persiapan pengamanan Pemilu 2019. "Bukan, ini tidak ada katanya dengan persiapan pengamanan Pemilu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat di temui di kantornya Jakarta Selatan, Rabu 23 Januari 2019.

Baca juga: Polisi Tangkap Umar Kholid Penyebar Hoaks Ijazah Palsu Jokowi

Menurut Dedi mutasi dan rotasi dalam tubuh Polri merupakan sesuatu yang alamiah, termasuk juga kata dia untuk penyegaran di internal Polri.

Adapun berdasarkan surat telegram dengan nomor ST 188 I Kep 2019, Polri merotasi dan mutasi terhadap sejumlah jabatan tinggi di Mabes, diantaranya Inspektur Jenderal Idham Azis, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya diangkat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, menggantikan Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto yang ditunjuk menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Latihan Mabes Polri.

Sedangkan untuk Kapolda Metro Jaya akan dijabat oleh Inspektur Jendral Gatot Eddy Pramono dari Arsen Polri.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane menilai jika rotasi dan mutasi Polri tersebut untuk mempesolid internal Polri, terutama jelang pengamanan Pemilu 2019. "Pemilu kan tinggal tiga bulan lagi,"ujarnya.

Baca juga: Teror Pimpinan KPK, Polri Dalami Hasil Analisis CCTV dari London

Menurut Neta, tahun ini kepolisian akan mendapatkan pekerjaan yang berat soal pengamanan Pemilu. Latar belakang Idham sebagai Kabareskrim baru sebelumnya pernah tergabung dalam Datasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88, diharapkan kata dia bisa mendeteksi gangguan menjelang Pemilu 2019.

Sedangkan menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, mutasi dan rotasi tersebut juga untuk memperkuat dan mengoptimalkan kinerja Polri. "Supaya Polri semakin kuat dan optimal dalam bekerja," ujarnya.

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya