Jokowi Dikritik Beli Sabun Cuci Rp 2 Miliar, JK: Masa Pemilu

Reporter

Friski Riana

Selasa, 22 Januari 2019 19:35 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi menyaksikan siaran langsung Debat Pertama Capres & Cawapres 2019 di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis 17 Januari 2019. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengadakan nonton bareng debat pertama di rumah dinasnya. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kritikan terhadap calon presiden inkumben Joko Widodo yang membeli sabun cuci hingga Rp 2 miliar karena sedang masa pemilu. "Pemilu itu hidup dengan kritik. Kalau kampanye tidak ada kritiknya itu bukan masa pemilu," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

Menurut JK sebaiknya kritikan itu diterima saja dan dijawab. Sejumlah tokoh sebelumnya mengkritik Jokowi yang memesan 100 ribu sabun cuci seharga Rp 2 miliar. Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. Fahri mempertanyakan sumber uang yang digunakan Jokowi saat memborong sabun cuci tersebut. "Saya tidak tahu itu," kata JK menanggapi pertanyaan itu.

Baca: Jokowi Beli Sabun Cuci, Ngabalin: Masa Presiden Gak Punya Rp 2 M

Jokowi membeli sabun cuci sebanyak 100 ribu botol dalam acara penyerahan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, 19 Januari 2019.

Jokowi memesannya dari Liliawati yang memproduksi sabun cuci piring dan sabun cuci pakaian bersama Kelompok Usaha Bersama Padawangi binaan PKH di Desa Padahurip, Banjarwangi, Garut, sejak dua bulan silam. Liliawati belajar membuat sabun dari video tutorial di internet.

Setiap botol yang diproduksinya dihargai Rp 20 ribu per botol dengan volume 1.000 mililiter. Liliawati menjanjikan bisa memenuhi order Jokowi pada akhir Februari 2019. JK menilai kritikan terhadap Jokowi soal itu karena terkait pemilu.

Simak: Jokowi Beli Sabun Cuci Rp 2 Miliar, Seskab: Uang dari TKN

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

3 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

5 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

12 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

13 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

13 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

14 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

14 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya