Jokowi Beli Sabun Cuci, Ngabalin: Masa Presiden Gak Punya Rp 2 M

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau Program Mekaar binaan PNM di Kampung Pasar Kolot, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. Presiden meminta nasabah penerima program Mekaar bekerja keras dan meningkatkan usahanya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau Program Mekaar binaan PNM di Kampung Pasar Kolot, Garut, Jawa Barat, Jumat 18 Januari 2019. Presiden meminta nasabah penerima program Mekaar bekerja keras dan meningkatkan usahanya sehingga bisa membantu perekonomian keluarga. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, meyakini Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki uang lebih dari Rp 2 miliar. Sebabnya, kata dia, tidak aneh jika Jokowi membeli sabun cuci sebanyak 100 ribu botol seharga Rp 2 miliar.

    Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan 6 Ribu Sertifikat Tanah di Garut

    "Bilang sama siapa saja yang ngomong, masa sih presiden gak punya uang sampai Rp 2 miliar," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019.

    Pembelian sabun cuci sebanyak 100 ribu botol dengan harga Rp 2 miliar oleh Jokowi ini menjadi sorotan. Jokowi membeli langsung sabun itu kepada salah satu kelompok usaha di Garut, Eli Liawati.

    Sejumlah pihak mempertanyakan sumber anggaran yang Jokowi gunakan apakah uang pribadi atau anggaran negara.

    Saat disinggung soal ini, Ali tidak memberi jawaban yang pasti. Menurut dia seorang presiden tidak masalah jika mengeluarkan Rp 2 miliar dari koceknya sendiri. "Enggak banyak itu, gua aja lebih dari itu," tuturnya.

    Baca juga: BNI Bantah Danai Kegiatan Jokowi di Garut

    Ali meminta agar lebih melihat tujuan Jokowi memborong sabun cuci. Ia mengklaim Jokowi sengaja melakukannya untuk menggerakkan roda bisnis masyarakat Garut.

    "Itu dimaksudkan agar bisa memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam keluarga KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dari Kemensos (Kementerian Sosial)," kata politikus Partai Golkar ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.