Kubu Prabowo Bandingkan Kasus Novel Baswedan dengan Terorisme

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Amirullah

Sabtu, 12 Januari 2019 15:18 WIB

Pegawai KPK dan warga masyarakat membentangkan kertas bertuliskan "Novel Kembali Presiden Kemana?" saat menyambut kedatangan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 27 Juli 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu calon presiden Prabowo Subianto membandingkan kinerja Polri dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dengan penangkapan teroris. Ini diungkapkan kubu Prabowo terkait pembentukan Tim Gabungan kasus Novel menjelang pelaksanaan debat capres.

Baca: TGPF Novel Baswedan Dibentuk, Berikut Personelnya

"Ini kan patut dipertanyakan, kenapa teroris bisa cepat ditangkap, sedangkan pelaku penyiraman Novel sudah lebih setahun belum terungkap," ujar Direktur Relawan kubu Prabowo, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu 12 Januari 2019.

Padahal, kata Fery, dari segi tindakan kriminal teroris lebih sulit untuk diungkap dibanding mencari pelaku penyiraman terhadap Novel." Ini kenapa, ada apa? atau karena ada apa-apa," ujarnya.

Fery pun mengkritik tindakan Polri yang telah membentuk tim gabungan dalam menindaklanjuti perkara penyiraman air keras Novel Baswedan. Menurut dia, momentumnya tidak tepat karena berdekatan dengan debat pertama calon presiden yang bakal digelar 17 Januari mendatang. Debat tersebut salah satunya bertemakan soal HAM.

Advertising
Advertising

Baca: Hampir Dua Tahun Mandek, Begini Perjalanan Kasus Novel Baswedan

Sebelumnya, Mabes Polri telah membentuk tim gabungan dalam menindaklanjuti perkara penyiraman air keras Novel Baswedan. Menurut Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, tim tersebut merupakan hasil dari rekomendasi Komisi Nasional HAM dalam kasus Novel.

Iqbal menyebutkan, surat tugas tersebut sudah ditandatangani oleh Kapolri pada 8 Januari, sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM sebelum 30 hari setelah rekomendasi tersebut diserahkan.

Iqbal menambahkan tim gabungan tersebut terdiri dari perwakilan KPK, Mabes Polri serta tokoh masyarakat dan pakar yang dibutuhkan. Dia pun belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait tim tersebut. "Jadi itu yang bisa saya jawab," ujarnya.

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

14 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

18 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

19 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

20 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

22 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya