TEMPO.CO, Jakarta - Lama sesudah adanya desakan agar pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakita penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Kepolisian RI baru menindaklanjutinya awal Januari 201 melalui Surat Tugas Kapolri bernomor Sgas 3/1.HUK.6.6/2019. "Kepala Polri telah mengeluarkan surat tugas untuk menindaklanjuti perkara Novel Baswedan," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal, Jumat 11 Januari 2019.

Wajah Novel Baswedan disiram air keras oleh dua orang tak dikenal wajahnya pada 11 April 2017. Saat itu, ia tengah berjalan pulang seusai salat subuh di masjid dekat rumahnya.

Baca: Kata Dahnil Anzar Soal Tim Gabungan Kasus Novel Baswedan

Berikut fakta-fakta seputar pembentukan tim gabungan kasus Novel Baswedan:

1. Dibentuk Atas Rekomendasi Komnas HAM
   Iqbal mengatakan tim gabungan merupakan tidak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM akhir Desember 2018. Akhir tahun lalu, Komnas HAM telah menyelesaikan laporan hasil pemantuan terhadap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Salah satu hasilnya, Komnas HAM merekomendasikan agar Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian segera membentuk tim gabungan. Komnas juga merekomendasikan KPK membuat langkah-langkah hukum dalam kasus penyerangan terhadap Novel.

2. Tim Berjumlah 65 Orang

Dalam surat tugas Kapolri, anggota dalam tim gabungan pencari fakta kasus Novel Baswedan ini berjumlah 65 orang. Anggota itu terdiri dari enam perwakilan dari KPK, tujuh pakar, dan selebihnya dari kepolisian.

Baca: Novel Baswedan Sebut Alasan Mengapa Jokowi ...

3. Mayoritas Anggota Tim dari Kepolisian

Personel Kepolisian adalah anggota terbanyak tim yang jumlahnya 52 orang. Pihak luar seperti KPK dan pakar hanya berjumlah sekitar 20 persen dari jumlah anggota tim. Jendral Polisi Tito Karnavian adalah penanggung jawab tim ini.

4. Pakar Berasal dari Berbagai Latar Belakang

Tujuh pakar dalam tim pencari fakta kasus Novel Baswedan ini berasal dari luar kepolisian dan KPK. Beberapa di antaranya adalah Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji pada Februari-Desember 2005. Indrayanto adalah guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pakar lainnya adalah Hermawan Sulistyo dari LIPI.

Beberapa lainnya adalah pegiat HAM yakni Ketua Setara Institute Hendardi, mantan Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti, serta mantan Komisioner Komnas HAM periode 2007-2012 yaitu Ifdhal kasim.

SYAFIUL HADI | TAUFIQ SIDDIQ