TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai penegakan hukum, HAM, terorisme, dan pemberantasan korupsi di era Joko Widodo atau Jokowi mendapat rapor merah.

Baca: Dituduh Mau Delegitimasi KPU, Kubu Prabowo Bicara Sikap Gentleman

Habiburokhman mengatakan di era Jokowi sering sekali terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum. "Apakah benar hukum itu hanya tajam kepada orang yang mengkritik kekuasaan dan tumpul kepada orang yang baik dengan kekuasaan," kata Habiburokhman dalam acara diskusi di Prabowo - Sandiaga Media Center, di Jalan Sriwijaya 35, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019

Selain itu, ia juga menyinggung kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang hingga kini belum terungkap. Menurut dia, belum terbongkarnya kasus ini juga mempengaruhi indeks persepsi korupsi di era Jokowi yang cenderung tidak ada peningkatan.

"Soal tingkat pidana korupsi ini lebih berat lagi untuk inkumben berdebat. Bagaimana mungkin indeks persepsi korupsi yang ditargetkan oleh KPK di 50 di tahun 2019 saat ini baru 3.9. Skornya 100 maksimal dan ini sekarang 3.9," ujar dia.

Terakhir, Habiburokhman menyinggung tentang radikalisme dan terorisme yang tak kunjung hilang di Indonesia. Menurut dia, hal tersebut juga membuat era Jokowi mendapat penilaian buruk dari masyarakat.

Simak: Kubu Prabowo Sentil soal Utang Bank BUMN Melonjak di Era Jokowi

"Jadi pada persoalan tersebut, hukum, HAM, Tipikor, dan Terorisme, rapor Pak Jokowi menurut saya merah. Membahas persoalan dengan rapor merah pasti akan menjadi beban moral bagi beliau," kata Habiburokhman.