Soal Award Kebohongan, Grace Natalie: PSI Siap Hadapi Hukum

Reporter

Dewi Nurita

Senin, 7 Januari 2019 11:14 WIB

Ketua Umum PSI Grace Natalie di Polda Metro Jaya. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyatakan siap menghadapi proses hukum setelah dilaporkan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ke Badan Reserse Kriminal Polri, Selasa 6 Januari 2019. "Kami akan ikuti proses hukumnya," ujar Grace saat dihubungi Tempo pada Senin, 7 Januari 2019.

Grace dan tiga kadernya dilaporkan akibat award kebohongan yang diberikan partainya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, serta politikus Demokrat Andi Arief. Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko menilai yang dilakukan pengurus PSI merupakan perbuatan menyiarkan berita bohong dan dikualifikasi sebagai ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

Baca: Kadernya Diberi Award Kebohongan, Demokrat ...

"Pengurus PSI seolah-olah memberikan ‘award’, namun tujuan sebenarnya adalah menghina pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno beserta tim suksesnya Andi Arief," ujar Hendarsam.

PSI memberikan award kebohongan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief. Penghargaan itu ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie dan Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni. Penghargaan diberikan kepada ketiga orang itu lantaran pernyataan terkait selang cuci darah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, membangun tol Cipali tanpa utang, dan tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

Advertising
Advertising

Baca: Beri Award Kebohongan untuk Prabowo ...

Laporan ACTA diterima Bareskrim pada 6 Januari 2019. Empat kader PSI dipersalahkan karena melanggar tindak pidana kejahatan tentang konflik, suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan akan dikenai Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Juru Bicara PSI Dara Adinda Nasution juga mengatakan partainya siap mengikuti proses hukum jika ada pihak-pihak yang melaporkannya. "Pemberian Award Kebohongan ini hanya untuk pendidikan politik. Kami sama sekali tidak merasa melangggar hukum," ujar Dara, Sabtu, 5 Januari 2019.





Berita terkait

Guntur Romli soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo: Keputusan di Tangan Megawati

20 menit lalu

Guntur Romli soal Posisi PDIP terhadap Pemerintahan Prabowo: Keputusan di Tangan Megawati

Posisi PDIP terhadap pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan ditetapkan oleh Megawati

Baca Selengkapnya

Karir Politik Pramono Anung, Jokowi Teken Pemberhentiannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet

1 jam lalu

Karir Politik Pramono Anung, Jokowi Teken Pemberhentiannya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet

Surat pengunduran diri Pramono Anung sebagai Menteri Sekretaris Kabinet resmi diteken dan disetujui Jokowi. Kader PDIP ini maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Dijadwalkan: Menunggu Beliau Pulang dari Rusia dan Uzbekistan

2 jam lalu

PDIP soal Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Dijadwalkan: Menunggu Beliau Pulang dari Rusia dan Uzbekistan

Megawati dan Prabowo berencana akan melakukan pertemuan, tetapi hingga kini belum ada jadwalnya. Mengapa?

Baca Selengkapnya

Siapa Francine Widjojo yang Menemani Kaesang Lapor Gratifikasi ke KPK?

3 jam lalu

Siapa Francine Widjojo yang Menemani Kaesang Lapor Gratifikasi ke KPK?

Latar Belakang Francine Widjojo yang menjadi juru bicara dan menemani Kaesang untuk lapor dugaan gratifikasi ke KPK.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

14 jam lalu

Ridwan Kamil Sebut Dapat Nasihat dari Prabowo dan Jusuf Kalla untuk Atasi Kekumuhan Jakarta

Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengklaim dirinya mendapat nasihat dari Prabowo Subianto Jusuf Kalla, atasi kekumuhan.

Baca Selengkapnya

Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

15 jam lalu

Respons Golkar soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo

Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, merespons rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

16 jam lalu

PPN Tahun Depan Naik 12 Persen? Ketua Banggar DPR Sarankan Prabowo Membahasnya Lebih Dulu

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat

Baca Selengkapnya

APBN 2025 Disahkan, Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun

17 jam lalu

APBN 2025 Disahkan, Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Rp 71 Triliun

DPR mengesahkan APBN 2025. Anggaran program makan bergizi gratis yang digagas Prabowo-Gibran mencapai Rp 71 triliun.

Baca Selengkapnya

Kata PKS soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kita Serahkan pada Presiden

18 jam lalu

Kata PKS soal Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kita Serahkan pada Presiden

Menjelang dilantik sebagai presiden, Prabowo ditengarai sudah menyiapkan kabinet dalam pemerintahannya mendatang, apakah PKS akan mendapatkan jatah kursi?

Baca Selengkapnya

Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

18 jam lalu

Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

Bamsoet belum berbicara lebih detail mengenai jumlah kursi yang diberikan Prabowo untuk Golkar.

Baca Selengkapnya