INFO JABAR– Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Indikator keberhasilan Kementerian Agama (Kemenag) adalah menciptakan program-program inovasi. “Antara lain, meningkatkan kegiatan keagamaan, perdamaian umat, toleransi diantara pemeluk agama, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi indikator keberhasilan,” ujarnya usai menjadi Inspektur upacara Hari Amal Bhakti (HAB) ke-73 Kementerian Agama Tingkat Provinsi Jawa Barat 2019 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Kamis, 3 Januari 2019.

Tanggal 3 Januari 1946 menjadi hari bersejarah bagi Kementerian Agama. Pada hari itu, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Agama untuk menjaga dan memelihara, sekaligus mengembangkan kualitas pendidikan keagamaan masyarakat.

Melalui tema HAB tahun ini, yaitu "Jaga Kebersamaan Umat", Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dimana kata sambutannya dibacakan oleh Emil, mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama mampu menebarkan energi kebersamaan, merawat kerukunan, dan menempatkan diri di atas dan untuk semua kelompok dan golongan kepentingan. Terlebih di tahun politik seperti sekarang.

Pada kesempatan ini, Emil pun menekankan agar semua elemen di Kementerian Agama harus menjadi contoh dan inspirasi bagi masyarakat. Pegawai Kementerian Agama mempunyai beban moral yang tidak mudah.

"Tidak mudah karena ada kata 'agama'. Artinya harus lebih teladan, menjadi inspirasi bagi masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan itu, mewakili Presiden Joko Widodo, Emil memberikan anugerah Satya Lancana Karya Satya untuk pegawai Kementerian Agama yang telah memberikan pengabdiannya selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 122/TK/Tahun 2018 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Buchori, menyatakan, pihaknya telah membuat berbagai langkah atau program inovasi di Kemenag Jawa Barat. Antara lain, penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi melalui digitalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren.

Program lainnya, yakni, bantuan penyuluh agama Non-PNS terhadap semua agama di Jawa Barat yang sebelumnya Rp 500 ribu menjadi Rp 1 juta per bulan, pemberdayaan ekonomi pondok pesantren, meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji, Meningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya pelayanan KUA, dan pembangunan gedung KUA baru. (*)