Ketum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) bersama Sekjen Helmy Faishal Zaini (kanan) dan Ketua Bidang Hukum Robikin Emhas dalam Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018 di Kantor PBNU, Jakarta, 3 Januari 2018. Muhasabah Kebangsaan Doa, Harapan dan Optimisme di Tahun 2018 tersebut membahas kondisi bangsa sepanjang tahun 2017. ANTARA
TEMPO.CO, Jakarta-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU). Acara itu akan dilaksanakan pada 27 Februari hingga 1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan Munas dan Konbes NU akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. "Dibuka Presiden Jokowi dan ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla," katanya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 3 Januari 2019.
Said menuturkan pertemuan itu akan membahas sejumlah isu. Harapannya PBNU dapat memberi solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi sama seperti munas sebelumnya.
Salah satu isu yang akan dibahas berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Said memastikan warga NU siap menghadapi perubahan tersebut. NU juga akan menyinggung masalah revisi Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mereka ingin memperjuangkan kesetaraan pesantren dengan sekolah negeri.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal menyatakan pertemuan juga akan membahas sejumlah isu terkini di Indonesia. Salah satunya terkait hukum penggunaan plastik. "Plastik jelas telah melahirkan kemudaratan karena baru bisa terurai ratusan tahun kemudian," ujarnya.
Selain diskusi mengenai isu terkini, acara itu juga akan diisi dengan berbagai pertunjukan, seperti pameran. Helmy menuturkan, Munas dan Konbes NU rencananya akan dihadiri sekitar 50 ribu orang. Sejumlah pejabat dalam dan luar negeri juga akan datang.
Meski banyak warga NU yang datang ke acara tersebut, Said Aqil menyatakan Munas dan Konbes tidak menjadi ajang kampanye. "PBNU bukan kendaraan politik," ujarnya. Menurut dia, warga NU tak perlu diarahkan untuk mendukung tokoh NU yang berlaga di Pilpres 2019.
