TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan politik luar negeri Indonesia makin memudar di tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu contohnya adalah pemerintah dinilai kurang reaktif dalam menyikapi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami etnis Rohingya di Filipina dan Uighur di China.

Baca: Fadli Zon Sebut Pengkritik Amien Rais Parasit Demokrasi

Ia menjelaskan di pertengahan 2018 masyarakat sempat gembira dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020.

"Namun ironisnya, peran tersebut memudar terutama dalam isu pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di Xinjiang, di mana tidak terdengar suara Indonesia sama sekali," kata Fadli dalam rangkaian cuitan di akun Twitternya, Senin, 31 Desember 2018.

Padahal, kata Fadli, berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch, saat ini sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Banyak tahanan yang dipenjara untuk waktu tak ditentukan dan tanpa dakwaan.

Selain itu, penahanan tersebut tak sedikit berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian. "Namun ironisnya, pemerintah kita diam, dengan pertimbangan isu muslim Uighur adalah urusan politik domestik Cina," ucapnya.

Ia menuturkan sikap politik luar negeri Indonesia seharusnya bebas aktif seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Sebabnya politikus Partai Gerindra itu mendesak pemerintah bersikap terhadap Cina akan kondisi muslim Uighur.

"Meskipun saat ini kita sedang memiliki banyak kerja sama ekonomi dengan Cina, sikap pemerintah Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan kondisi tersebut," ujarnya.

Menurut Fadli, Indonesia memiliki peran alamiah sebagai negara muslim terbesar dan menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. "Diamnya pemerintah Jokowi dalam isu muslim Uighur, menandakan pemerintah kita gagal memaknai modal besar yang dimiliki Indonesia," kata dia.

Begitupun dalam penyikapan isu Rohingya. Meski ada upaya secara bilateral, Fadli menilai peran yang diambil presiden Jokowi masih sangat normatif.

Ia menuturkan Indonesia semestinya dapat menjadi pencetus untuk mendorong permasalahan Rohingya agar disikapi secara kolektif oleh ASEAN. Alasannya Indonesia memiliki peran alami sebagai pemimpin di ASEAN. "Namun inipun tidak terlihat," ujarnya.

Simak: Fadli Zon Berharap Gatot Nurmantyo Dukung Prabowo

"Sehingga, dari kedua isu ini, sikap politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, seperti tidak merepresentasikan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," kata Fadli Zon.