Bawaslu Jawab Tudingan Berpelesir ke Eropa

Rabu, 19 Desember 2018 15:02 WIB

Konferensi pers komisioner Badan Pengawas Pemilu tentang pembukaan Electoral Studies Program dalam rangka penyelenggaraan Pilkada 2018 di Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Acara ini diadakan oleh Bawaslu. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, membantah tuduhan adanya kegiatan pelesiran atau jalan-jalan dalam rangkaian kunjungan kerja lembaganya ke sejumlah kantor perwakilan di luar negeri, khususnya Jerman dan Spanyol. Hal ini merujuk pada protes dan kritik rombongan anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, yang menghabiskan waktu dua hari untuk acara bebas selama berada di Berlin, Jerman.

Baca: Bawaslu Catat 192 Ribu Pelanggaran selama 3 Bulan Masa Kampanye

“Tidak ada. Semua bisa kami pertanggungjawabkan. Itu bukan untuk jalan-jalan, tapi tugas supervisi,” kata Abhan kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 18 Desember 2018.

Tempo mendapat salinan dokumen sebuah rangkaian kegiatan kunjungan kerja Bawaslu di Jerman. Dalam salinan tersebut tercantum nama Ratna Dewi dan lima orang dalam rombongan yang mendarat di Berlin, Jerman, sekitar pukul 09.55 waktu setempat, 14 Desember lalu. Rombongan ini kemudian mengikuti tiga rangkaian acara yang berlokasi di Kedutaan Besar RI Berlin mulai pukul 14.00 hingga lebih dari pukul 18.00.

Kritik dan polemik muncul ketika membaca agenda kegiatan rombongan Ratna pada hari kedua dan ketiga dalam kunjungan kerja tersebut. Dalam salinan tersebut tercantum rombongan diberikan acara bebas hingga pukul 17.40, 16 Desember 2018. Mereka diduga lebih banyak melakukan jalan-jalan hingga waktu terbang ke Madrid, Spanyol, pukul 19.40 waktu setempat. “Dewi bersama Sekretaris Jenderal, seorang staf, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri,” kata Abhan.

Baca juga: Kata Bawaslu soal Salam Dua Jari Anies Baswedan

Dia menyatakan kunjungan kerja tersebut merupakan rangkaian kegiatan supervisi Bawaslu ke 34 kantor perwakilannya di luar negeri. Menurut dia, kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk para komisioner periode sebelumnya. Dia menilai seluruh lembaga penyelenggara pemilihan umum memang berkewajiban untuk melakukan supervisi kepada perwakilannya sebelum pelaksanaan pemungutan suara. “Kami juga mengajak DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu di luar negeri,” ujar Abhan.

Advertising
Advertising

Ketua Fraksi Partai Hanura, Inas Zubir, menilai agenda rombongan Ratna sangat janggal karena lebih banyak jalan-jalan ketimbang melaksanakan tugas kelembagaan. Menurut dia, seorang pejabat lembaga seharusnya memanfaatkan seluruh kesempatan kunjungan kerjanya secara efektif. Hal ini berkaitan dengan penggunaan anggaran negara yang tak boleh diperuntukkan lebih banyak demi kegiatan atau keuntungan pribadi. “Ini kewenangan pengawasan di Komisi II (Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat). Partai Hanura akan menyuarakannya (meminta keterangan Bawaslu) melalui anggota di Komisi II,” ujar Inaz.

Baca: Kotak Suara Rusak, Bawaslu Minta KPU Awasi Gudang Logistik

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, tak berkomentar banyak ketika dimintai keterangan melalui aplikasi komunikasi di telepon selulernya. Dia tak membenarkan atau membantah kegiatan kunjungan kerja di Berlin (Jerman) dan Madrid (Spanyol) itu. Dia hanya mengklaim seluruh isi dan hasil kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan secara terbuka. “Nanti akan kami sampaikan secara resmi. Tunggu saja,” kata Ratna.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

15 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

16 jam lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Liburan ke Eropa, Siap-siap 10 Bandara yang Bikin Stres

16 jam lalu

Liburan ke Eropa, Siap-siap 10 Bandara yang Bikin Stres

Sepuluh bandara tersebut berdasarkan 2024 Stressful Airport Index di Eropa

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

20 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

22 jam lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

2 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

4 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

6 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

6 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya