TEMPO.CO, Jakarta - Mayoritas pembaca Tempo menilai aksi teror yang dilakukan kelompok separatis di Papua tidak boleh menghentikan pengerjaan proyek infrastruktur pemerintah Trans Papua, yang sedang berjalan di sana.

Baca:

Pasca-Penyerangan, TNI akan Buka Akses Terisolir di Papua

Seperti diberitakan, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya menangkap 28 pekerja PT Istaka Karya. 19 orang tewas ditembak dalam penyerangan yang terjadi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Ahad, 2 Desember 2018. Saat itu, para pekerja sedang mengerjakan pembangunan Kali Yigi dan Kali Aurak

Kasus ini mendapat perhatian cukup besar dari para pembaca Tempo.co dengan total 1.159 orang pembaca mengikuti jajak pendapat. Jajak pendapat ini digelar pada 10 – 17 Desember 2018.

Dari jumlah ini, 954 responden atau sekitar 82 persen menilai kasus penyerangan kelompok bersenjata tidak boleh menghentikan pengerjaan proyek infrastruktur. Namun, ada 192 pembaca atau sekitar 17 persen menjawab pengerjaan proyek itu sebaiknya dihentikan. Dan 13 orang atau sekitar 1 persen mengaku tidak tahu.

Baca:

Seperti diketahui, pemerintah sedang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur seperti jalan Trans Papua sepanjang 4.600 kilometer. Pengerjaan proyek ini terbagi dua yaitu pembangunan Trans Papua sepanjang 3.500 kilometer. Dan 1.100 kilometer merupakan jalan perbatasan. Dari jumlah ini, pembangunan jalan Trans Papua yang belum ditembus sepanjang 945 kilometer dan 286 kilometer untuk jalan perbatasan.

Baca: Penyerangan di Papua, Nasib 5 Pekerja Istaka Karya Belum Jelas

Ruas jalan Wamena – Wamugu, yang menjadi lokasi peristiwa penembakan para pekerja dari Istaka Karya, memiliki panjang 278 kilometer. Untuk pembangunan jalan segmen lima ini, pemerintah akan membangun 35 jembatan. Proyek ini dikerjakan oleh PT Istaka Karya, yang merupakan salah satu perusahaan milik negara, dan direncanakan rampung pada Desember 2019

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU) Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menjelaskan proyek tersebut akan dilanjutkan dengan jaminan peningkatan keamanan sesuai arahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Presiden.

Baca:

"Kita sudah membuat kesepakatan dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengawal keamanan di kawasan itu," kata Aloysius saat menanti kedatangan jenazah korban penembakan KKB Papua di Lanud Hasanuddin, Jumat, 7 Desember 2018 terkait pembangunan Trans Papua.