KPK Tolak Dalih Polisi dan Ombudsman dalam Kasus Novel Baswedan

Kamis, 13 Desember 2018 09:15 WIB

Penyidik KPK Novel Baswedan melambaikan tangan di samping layar yang menunjukkan jam hitung sejak penyerangan terhadap dirinya, di gedung KPK, Selasa, 11 Desember 2018. Memperingati Hari HAM Internasional, Wadah Pegawai KPK meluncurkan Jam Hitung Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak pernyataan kepolisian dan Ombudsman yang menempatkan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, sebagai penyebab buntunya penyelidikan kasus penyiraman air keras. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, lembaga antirasuah tersebut harus memberi klarifikasi untuk mencegah persepsi keliru di masyarakat.

Baca: Novel Baswedan: Laporan Adrianus Meliala Ada Konflik Kepentingan

"Lebih dari 600 hari sejak 11 April 2017, siapa penyerang Novel masih gelap. Sangat aneh jika beban justru diberikan kepada Novel untuk membuktikan penyerangnya," kata Febri, Rabu, 12 Desember 2018.

Sebelumnya, Ombudsman merilis adanya dugaan maladministrasi minor yang dilakukan kepolisian dalam penanganan kasus penyerangan Novel Baswedan. Ombudsman mengklaim, temuan tersebut berasal dari investigasi yang dilakukan pada 11 April 2017 hingga September 2018. Investigasi ini juga meliputi pemeriksaan prosedur dan operasional yang dilakukan Kepolisian Sektor Kelapa Gading, Kepolisian Resor Jakarta Utara, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Hasilnya, Ombudsman mengklaim ada empat dugaan pelanggaran, yaitu penundaan penanganan perkara sehingga terus berlarut-larut, efektivitas penggunaan sumber daya manusia, administrasi penyidikan, dan pengabaian petunjuk yang bersumber dari Novel sebagai korban. Dugaan yang terakhir merujuk pada kesimpulan bahwa polisi belum pernah memeriksa atau membuat berita acara pemeriksaan (BAP) Novel.

“Polisi sudah pernah memeriksa Novel di KBRI (Kedutaan Besar RI) Singapura. Dua pimpinan KPK saat itu ikut menemani,” kata Febri.

Baca: Hari HAM Internasional: Novel Baswedan Berharap Presiden Jokowi..

Advertising
Advertising

Novel juga menilai janggal hasil investigasi Ombudsman terhadap kasusnya. Menurut dia, dirinya sudah berulang kali menceritakan peristiwa itu kepada polisi sejak dilarikan ke rumah sakit pasca-serangan di Kelapa Gading, April 2017. Dia mengklaim sudah tak ada lagi informasi yang bisa diberikan, karena serangan terjadi sangat cepat dan tiba-tiba. Dia juga sudah pernah memenuhi pemeriksaan Ombudsman di kantor KPK.

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud Adrianus Meliala (anggota Ombudsman). Mungkin menganggap saya sebagai korban yang tidak kooperatif, yang kooperatif adalah pelaku," kata dia.

Senada dengan Ombudsman, juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono, membenarkan bahwa penyidik mengalami kesulitan karena masih membutuhkan keterangan Novel. Menurut dia, penyidik membutuhkan keterangan untuk menggali motif serangan dan dugaan pelaku. Meski demikian, saat ini, menurut Argo, Polda Metro Jaya akan menyerahkan laporan penyelidikan kasus penyerangan Novel kepada Ombudsman. "Sudah, kami sudah persiapkan (jawaban kepada Ombudsman)," ujarnya.

TAUFIQ SIDDIQ

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

11 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

11 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

13 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

14 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

15 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

17 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

18 jam lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

21 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

22 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya