TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyambut baik hasil survei nasional Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang 'Tren Persepsi Publik tentang korupsi di Indonesia'. Dalam survei tersebut, angka persepsi responden terhadap korupsi menurun menjadi 52 persen.

"Semangat... Ya bagus dong," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Baca: LSI: 52 Persen Responden Berpersepsi Korupsi Meningkat Tahun Ini

Pratikno mengklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan berbagai langkah untuk memberantas korupsi. "Presiden kan sudah berusaha sangat keras untuk mengembangkan sistem yang mencegah korupsi mulai dari yang sangat teknis adalah sistem informasi yang lebih transparan, lebih mudah dikontrol, dan seterusnya," kata dia.

Selain itu, kata Pratikno, Jokowi telah memberikan contoh yang baik dalam hal menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Teladan presiden luar biasa kan. Sederhana dan keluarganya enggak masuk ke dunia bisnis yang dekat dengan negara," ujarnya.

Baca: Sikap Jokowi Terhadap Pemberantasan Korupsi Menuai Kritik

Meski begitu, Pratikno mengamini jika indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang disusun Transparency International cenderung stagnan sepanjang 2016-2017. Namun, kata dia, itu hanya soal persepsi.

Menurut Pratikno, meski stagnan IPK Indonesia sejatinya mengalami kenaikan ketimbang sebelumnya. "Stagnan tapi naik kan. Itu kan masalah persepsi, tapi upaya kami sudah luar biasa," ujarnya.

Dalam survei yang dilakukan oleh LSI dan ICW pada 8-24 Oktober 2018 menunjukkan 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat. Angka itu menurun jika dibandingkan dengan persepsi responden dalam dua tahun terakhir. “Dari 70 persen di 2016, 55 persen di 2017, dan menjadi 52 persen di tahun ini," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi di Hotel Akmani, pagi tadi.

Baca: Pengusaha Beri Gratifikasi ke Pejabat, JK: Karena Layanan Lambat