INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Batu Kajang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Senin, 10 Desember 2018. Dalam sosialisasi ini, Mahyudin sempat menyinggung soal Papua.

Mahyudin menjelaskan, salah satu alasan MPR menyosialisasikan Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) adalah bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya masih adanya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan.

"Kenapa Empat Pilar MPR harus disosialisasikan atau dimasyarakatkan? Karena, kita masih menghadapi tantangan kebangsaan. Salah satunya pengabaian terhadap daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan," kata Mahyudin.

Ia menuturkan tantangan itu terjadi di beberapa daerah. Sebab, pembangunan memang belum dilaksanakan secara merata. "Ini seperti terjadi di Papua. Indonesia sudah merdeka sejak lama, tapi pembangunan di Papua masih tertinggal. Masih ada kasus kurang gizi dan sebagainya," ujar Mahyudin, memberi contoh.

Karena itu, kata Mahyudin, terjadi gerakan separatis di Papua. Namun Mahyudin menegaskan kasus penembakan terhadap 31 pekerja yang sedang membangun jembatan di Nduga bukan dilakukan kelompok separatis. Penembakan itu dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk mengadu domba masyarakat. "Kelompok kriminal ini mengatasnamakan rakyat Papua. Kita tidak bisa bilang mereka mewakili rakyat Papua. Mereka ingin mengadu domba masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahyudin mengatakan kelompok itu bukanlah orang yang ingin Papua merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. "Mereka adalah kriminal bersenjata. Mereka tidak punya wilayah. Mereka tidak punya rakyat. Kelompok ini hanya pengacau," tuturnya.

"Dari mana mereka memperoleh senjata? Pasti ada yang menyuplai dan memprovokasi kelompok ini dengan tujuan mengadu domba. TNI dan Polri harus menangkap KKB ini serta mengadili sesuai dengan hukum," ucapnya.

Dalam konteks kebangsaan (Empat Pilar), Mahyudin berharap dengan otonomi khusus, terjadi keadilan sosial di Papua agar rakyat Papua juga merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat daerah lain di Indonesia dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Jiwa nasionalisme itu bisa lahir jika ada keadilan sosial. Ketika ada ketidakadilan, muncul kecemburuan. "Perlu pembangunan yang merata di seluruh Indonesia," tuturnya. (*)