INFO NASIONAL - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan melihat sistem ketatanegaraan Indonesia membutuhkan banyak kajian, diskusi ilmiah, dengan satu tujuan menuju kesempurnaan agar sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih baik pada masa depan.

“Ada beberapa hal yang perlu banyak kajian, seperti sistem lembaga serta hubungan antarlembaga, seperti MPR, DPR, DPD, dan lainnya. Ke depannya, bagaimana agar menjadi lebih baik. Undang-Undang juga harus dikaji agar tidak malah merugikan rakyat. MPR sendiri sangat mendukung jika bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, seperti Masyarakat Hukum Tata Negara (MHTN) untuk mengkaji ini,” katanya dalam perbincangan dengan delegasi MHTN yang dipimpin Ketua MHTN Aidul Fitriciada Azhari di Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Desember 2018.

Kepada Zulkifli, Aidul mengatakan MHTN dibentuk sebagai wadah para kader Muhammadiyah untuk mengkaji dan melakukan diskusi tentang ketatanegaraan Indonesia serta lebih luas lagi megenai negara Indonesia.

“Lembaga ini dibentuk karena kader Muhammadiyah memiliki beban historis dari peran besar Muhammadiyah dalam perjuangan pergerakan negara Indonesia. Nah, kami melalui lembaga ini, ingin menjaga kontinyuitas peran Muhammadiyah dalam ketatanegaraan Indonesia. Lagi pula ini adalah bentuk realisasi jihad konstitusi paskamuktamar Muhammadiyah yang lalu,” tuturnya.

Aidul mengajak MPR sebagai lembaga negara untuk bekerja sama dengan MHTN dalam melakukan berbagai kegiatan kajian-kajian atau diskusi-diskusi tentang sistem ketatanegaraan Indonesia. (*)