TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Grace Natalie mengatakan banyak Peraturan Daerah yang mengatasnamakan agama yang tidak substansial. Banyak Perda itu yang dianggap menyengsarakan masyarakat karena ulah politikus yang tidak mau berpikir dan asal mencatut nama agama.

Baca: Sekjen PPP: PSI Berpandangan Sempit Soal Perda Syariah

Grace mengatakan terdapat politisi yang tak mau repot berpikir menyusun program yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Sebaliknya mereka malah membatasi ruang gerak masyarakat dengan peraturan yang mengatasnamakan agama.

“Inilah yang tidak kami dukung. Oleh karena itu kami mengatakan kami tidak ingin mendukung agama dilacurkan untuk kepentingan politik,” ujar Grace kepada awak media selepas berdiskusi di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, Senin, 19 November 2018.

Grace menambahkan Perda diskriminatif mayoritas mengatasnamakan agama. Dengan dasar penjelasannya ini, ia pun menolak disebut mengumbar kebencian atau menistakan agama atas sikap partainya itu.

Baca: PSI Diminta Tak Provokasi Masyarakat soal Perda Syariah

Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu mengatakan terdapatnya beberapa Perda berdasarkan agama yang membatasi ruang gerak masyarakat, terutama bagi perempuan. Contohnya, kata Azriana adalah Perda Prostitusi di Tangerang.

Perda ini, ucap dia, tidak dirumuskan secara matang. Sehingga batasan soal pelacuran dianggap jelas. Akibatnya semua orang yang berada di wilayah yang kadung dicap sebagai teritori prostitusi dicurigai sebagai pelaku asusila. “Akhirnya (Perda Prostitusi) memakan korban. Ada satu perempuan yg diciduk Satpol-PP di wilayah itu. Padahal ia sedang menunggu jemputan,” ujar dia.

Azriana mengatakan sejauh ini ada sebanyak 421 Perda yang dinilai diskriminatif. Beberapa di antaranya berbasis agama. Namun ia menolak menyebutkan berapa tepatnya Perda diskriminatif berbasis agama itu.