INFO JABAR - Angka stunting atau tumbuh kerdil di Jawa Barat cukup tinggi. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di Jawa Barat sendiri tercatat ada 29,9 persen atau 2,7 juta balita terkena stunting.

Oleh karena itu, Pemerintah Provisi Jawa Barat melalui Tim Penggerak PKK Jabar, bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan RI, mendeklarasikan program Cegah Stunting (tumbuh kerdil) Jawa Barat, di Lapangan Gasibu Bandung, Minggu, 18 November 2018.

Deklarasi dilakukan bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-54, yang diperingati setiap 12 November. Salah satu kegiatan pencegahan stunting di Jabar adalah, mengarahkan program Dana Desa untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan balita melalui OMABA (Ojek Makanan Balita).

Deklarasi ditandai oleh pembunyian sirine dan hand print oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya, Deputi III Kantor Staff Kepresidenan Denni Puspa Purbasari, Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Meida Octarina, serta pimpinan pemerintah daerah di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menuturkan, deklarasi program Cegah Stunting ini penting mengingat bahaya stunting terhadap pertumbuhan generasi muda Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

“Stunting ini bukan urusan tinggi badan saja, tapi kondisi gagal tumbuh, pertumbuhan otaknya lemah secara kualitas manusia, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, di hari ini bersama, 27 kepala daerah (kabupaten/kota), kita mencanangkan program anti stunting selama lima tahun agar selanjutnya kita bisa mengikis habis (kasus baru stunting),” ujar Emil, sapaan akrab Gubernur ini saat ditemui usai acara.

“Tadi sudah saya perintahkan ada program-programdari dinas terkait, PKK, Posyandu, bahkan (program) Dana Desa akan kita atur penggunaannya, salah satunya untuk pemberian gizi agar masalah stunting di desa-desa bisa berkurang,” katanya.

Terkait program Dana Desa, Emil menghimbau untuk mengutamakan penyesuaian besaran bantuan berdasarkan kebutuhan dan peringkat daerah dengan penderita terbanyak. Langkah ini menurutnya lebih efisien dalam menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia ingin program Cegah Stunting ini terus dipantau setiap tahun, guna memonitor penurunan penderita stunting di Jawa Barat hingga lima tahun ke depan.

Ketua Tim Penggerak PKK Jabar Atalia Praratya mengatakan, deklarasi ini merupakan bukti nyata keseriusan Pmerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas stunting. Lebih dari 8.000 orang dari berbagai pihak ikut terlibat dalam deklarasi ini. Diharapkan, deklarasi ini menjadi starting point tumbuhnya kesadaran dan awareness masyarakat tentang pentingnya mencegah stunting.

“Ini bukti keseriusan Pemprov Jabar, yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Jawa Barat dan Kantor Staf Kepresidenan RI, untuk mencapai Jawa Barat zero stunting,” kata Atalia.

Pada acara itu juga digelar pameran. Sekitar 80 booth pameran dan lebih dari 8.000 orang yang terdiri dari 5.000 masyarakat dari 27 kabupaten/kota, 500 pendukung acara dan sponsor, 300 tenaga kesehatan, terlibat dalam deklarasi cegah stunting ini.

Stunting (tumbuh kerdil) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah dua tahun yang disebabkan kekurangan gizi kronis. Umumnya, stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Stunting cukup berbahaya karena mengakibatkan otak anak sulit berkembang dan tubuh yang sulit tumbuh.

Tiga belas daerah dengan penderita terbanyak di Jawa Barat antara lain Kabupaten Garut (43,2%), Kabupaten Sukabumi (37,6%), Kabupaten Cianjur (35,7%), Kabupaten Tasikmalaya (33,3%), Kabupaten Bandung Barat (34,2%), Kabupaten Bogor (28,29%), Kabupaten Bandung (40,7%), Kabupaten Kuningan (42%), Kabupaten Cirebon (42,47%), Kabupaten Sumedang (41,08%), Kabupaten Indramayu (36,12%), Kabupaten Subang (40,47%), dan Kabupaten Karawang (34,87%). (*)