TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya sikap inklusifitas di era digital, saat memberikan sambutan dalam pertemuan APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog with Leaders di Port Moresby, Papua Nugini, pada Sabtu, 17 November 2018.

Baca: Jokowi Bahas Sawit dan Perikanan dengan PM Kepulauan Solomon

“Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas di mana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden yang diterima Tempo, Ahad, 18 November 2018.

Jokowi mengatakan, jika sikap inklusifitas diabaikan, dikhawatirkan dapat memperburuk kesenjangan. Sementara, kesenjangan itu sendiri akan menciptakan masalah sosial dan konflik. Karena itu, Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat. “Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial,” ujarnya.

Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Dukungan itu melalui pemanfaatan teknologi di semua sektor, misalnya Ruangguru di bidang pendidikan atau GoJek di bidang transportasi. “Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif,” kata dia.

Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things. Selain itu, penyediaan platform pemasaran digital bagi UMKM, seperti Tokopedia dan Qlapa.

Jokowi mengatakan, ketimpangan juga bisa diatasi dengan pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan marketplace. Kerja sama tersebut dalam hal mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah, seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau digital-ready.

Jokowi mengatakan bahwa di Indonesia, pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna ponsel pintar. Sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.

Simak: Jokowi Akan Bangun Pos Lintas Batas Negara di Sota, Merauke

Selain itu, Jokowi menuturkan Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.