TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tak mempersoalkan draf koalisi keumatan versi baru tanpa nama partainya dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Syarief, ia dan partainya tak tahu mengenai munculnya draf berjudul Aliansi Partai Politik Koalisi Keumatan dan Kebangsaan.

"Saya enggak perlu menanggapi. Apa yang mau ditanggapi, orang saya enggak pernah tahu," kata Syarief kepada Tempo melalui telepon, Selasa, 13 November 2018.

Baca: Gerindra Sebut Janji Demokrat Kampanye Bareng Belum Terealisasi

Draf Aliansi Partai Politik Koalisi Keumatan dan Kebangsaan dibeberkan kepada Tempo oleh Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) M.S. Kaban tadi malam, 12 November 2018.

Syarief menilai draf itu tidak mempengaruhi kestabilan koalisi partai yang memenangkan Prabowo - Sandiaga Uno. Sebab, sejak awal, para elit partai juga tak mengetahui ada pembahasan soal dokumen yang sudah direvisi satu kali itu.

Menurut Syarief, para petinggi partai, khususnya Partai Demokrat, hanya menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra, PKS, Partai Berkarya, dan PAN. Demokrat tak pernah menjalin dialog, seperti dengan sayap relawan, misalnya. Selain itu, ia mengklaim Prabowo tak pernah menyinggung mengenai draf koalisi keumatan.

Kaban mengatakan bahwa draf baru telah diajukan kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan akan disetor ke Prabowo. Juru bicara FPI Munarman mengatakan draf baru itu diterima Rizieq pada Rabu pekan lalu. Draf baru terdiri dari delapan bab dengan 10 pasal.

Baca: Tak Ada SBY di draf Koalisi Keumatan Rizieq Shihab cs Versi Baru

Salah satu perbedaan yang jelas antara draf baru dan lama adalah susunan nama ketua umum partai politik yang seharusnya meneken aturan rancangan itu. Dalam draf lama, semua ketua umum partai pendukung meneken kesepakatan koalisi keumatan dengan partai politik itu. Tapi draf baru hanya menyediakan ruang untuk partai koalisi keumatan tanpa Partai Demokrat.