Miranda Goeltom Dimintai Keterangan KPK Soal Kasus Century

Selasa, 13 November 2018 12:48 WIB

Terdakwa Miranda Swaray Gultom ketika menjalani sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2012. Miranda dihukum 3 tahun penjara dan denda 100 juta karena terbukti bersalah melakukan suap terhadap sejumlah anggota DPR terkait pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004. Dok TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Deputi Senior Bank Indonesia Miranda Gultom mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 13 November 2018. Dia mengatakan KPK meminta keterangannya untuk penyelidikan kasus Century. "Dimintai keterangan masih soal penyelidikan mengenai Century," kata dia saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta.

Miranda tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.30. Dia memakai gaun merah dengan rambut berwarna ungu. Dia keluar gedung KPK sekitar pukul 11.00.

Baca: KPK Memetakan Peran 10 Orang dalam Kasus ...

Miranda mengatakan dimintai keterangan seputar prosedur pengambilan keputusan dalam pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century. Dia membantah terlibat dalam kasus korupsi itu. Bekas terpidana kasus suap cek pelawat itu enggan menjelaskan ihwal pemeriksaannya lebih lanjut. "Tidak ada pertanyaan baru, hanya yang lama diklarifikasi," kata dia.

Dalam perkara Century, Mahkamah Agung (MA) memvonis Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulia dengan hukuman 15 tahun penjara. Hakim MA Artidjo Alkostar menyatakan Budi terbukti korupsi dalam pengucuran dana talangan dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Advertising
Advertising

Baca: PN Jaksel Meminta KPK Menetapkan Tersangka Baru Kasus Century ...

Dalam surat dakwaan, jaksa KPK menyatakan Budi menyalahgunakan wewenang dalam penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian dana talangan Century bersama sepuluh orang lainnya.

Jaksa mendakwa Budi sudah menyalahgunakan wewenang dalam penetapan Century sebagai bank gagal bersama-sama dengan mantan Gubernur BI Boediono, Deputi Senior BI Miranda S Goeltom, Deputi Gubernur Bidang VI Siti Fadjriah, Deputi Gubernur BI Bidang VII Budi Rochadi, Deputi Gubernur BI Bidang V Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur BI Bidang III Hartadi A. Sarwono, Deputi Gubernur Bidang VIII Ardhayadi M dan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan Raden Pardede.

Sedangkan dalam pemberian dana talangan, Budi didakwa melakukannya bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti Fadjriah, Budi Rochadi, Direktur Utama Century Hermanus H Muslim dan pemegang saham Bank Century, Robert Tantular.

Simak: Keseriusan KPK Tangani Kasus Century ...

Lama tak terdengar kabar perkembangan penyelidikannya, kasus Century kembali muncul setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan sidang praperadilan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Century. Tersangka itu di antaranya Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan pihak yang disebut dalam surat dakwaan Budi Mulia.

Ketua KPK Agus Rahardjo pada April 2018, mengatakan pihaknya terus menyelidiki kasus itu. KPK, kata dia, tengah mendalami peran 10 orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi Bank Century. "Kami menugaskan penyidik memetakan siapa dari sepuluh orang itu yang lebih punya peran," kata dia.

Berita terkait

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

14 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

14 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

16 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

16 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

17 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

20 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

23 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya