TEMPO.CO, Jakarta-Pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah menerima kunjungan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam, 31 Oktober 2018.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan ada sejumlah topik yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut. "Bagaimana merekat kebangsaan di tubuh bangsa kita. Karena ini suasana tahun politik, yang memang itu juga menjadi bagian dari hajat kita sebagai bangsa," kata Haedar.

Baca: Kunjungi PP Muhammadiyah, Pimpinan PBNU Dijamu Nasi Liwet

Rombongan tamu dipimpin langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj didampingi Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zainy, Ketua PBNU Robikin Emhas dan Eman Suryaman. Hadir pula Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Ishfah Abidal Azie, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Qoumas dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Pagar Nusa Nabil Haroen.

Selain berbicara komitmen kebangsaan dan tahun politik, Haedar mengatakan mereka juga membahas ihwal kerja sama antardua organisasi. Haedar menuturkan NU dan Muhammadiyah akan bergerak bersama mengembangkan pondok pesantren dan pendidikan.

"Kami kan masing-masing punya usaha spesifik, di mana NU kuat di pesantren, Muhammadiyah kuat di pendidikan umum di samping juga kesehatan. Sekarang sama-sama bergerak," kata Haedar.

Simak: Muhammadiyah: Hentikan Reaksi terhadap Pembakaran Bendera

Hari-hari ini, kata Haedar, Muhammadiyah juga gencar mengembangkan pondok pesantren. Di sisi lain, NU juga bergerak mengembangkan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. "Semangatnya maju bersama dan berbagi," kata Haedar.

Pertemuan itu juga menghasilkan empat pernyataan sikap. Dua poin pernyataan bersama dibacakan oleh Helmy Faishal Zainy, dua berikutnya oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Berikut salinan empat poin pernyataan bersama PP Muhammadiyah dan PBNU:

1. Berkomitmen kuat menegakkan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila sebagai bentuk dan sistem kenegaraan yang Islami. Bersamaan dengan itu menguatkan dan memperluas kebersamaan dengan seluruh komponen bangsa dalam meneguhkan integrasi nasional dalam suasana yang damai, persaudaraan, dan saling berbagi untuk persatuan dan kemajuan bangsa.

Lihat: Pimpinan Pagar Nusa Soal Banser NU dan Kasus Bakar Bendera

2. Mendukung sistem demokrasi dan proses demokratisasi sebagai mekanisme politik kenegaraan dan seleksi kepemimpinan nasional yang dilaksanakan dengan profesional, konstitusional, adil, jujur, dan berkeadaban. Semua pihak agar mendukung proses demokrasi yang substantif serta bebas dari politik yang koruptif dan transaksional demi tegaknya kehidupan politik yang dijiwai nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur Indonesia.

3. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang konstruktif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat yang makmur baik material maupun spiritual, serta peran politik kebangsaan melalui program pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan bidang-bidang strategis lainnya. Komunikasi dan kerjasama tersebut sebagai perwujudan ukhuwah keumatan dan kebangsaan yang produktif untuk kemajuan Indonesia.

4. Pada tahun politik ini semua pihak agar mengedepankan kearifan, kedamaian, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan pilihan politik. Kontestasi politik diharapkan berlangsung damai, cerdas, dewasa, serta menjunjung tinggi keadaban serta kepentingan bangsa dan negara. Hindari sikap saling bermusuhan dan saling menjatuhkan yang dapat merugikan kehidupan bersama. Kami percaya rakyat dan para elite Indonesia makin cerdas, santun, dan dewasa dalam berpolitik.