Kabareskrim Instruksikan Usut Pengibaran Bendera Hitam di Poso

Reporter

Andita Rahma

Minggu, 28 Oktober 2018 15:22 WIB

Pengibaran bendera Tauhid di Poso. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto mengatakan ia telah menginstrusikan kepada jajarannya untuk mengusut kasus pengibaran bendera hitam di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso, Sulawesi Tengah.

Baca: Polri Benarkan Adanya Pengibaran Bendera Hitam di Poso

Dalam aksi unjuk rasa, beberapa peserta aksi nekat menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera hitam bertulis kalimat tauhid dan pedang. “Identifikasi orang-orang yang menaikan bendera dan penanggung jawab kegiatan. Ini jelas melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 jo Pasal 65 jo Pasal 66,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Ahad, 28 Oktober 2018.

Arief menegaskan peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kejadian pengibaran bendera ini viral di media sosial. Ia menilai, sikap itu bisa diikuti oleh orang atau organisasi lain di tempat atau daerah yang berbeda. “Ini menyangkut kewibawaan negara,” ucapnya.

Arief juga telah memerintahkan timnya untuk mulai melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Pengusutan perkara model itu dapat dilakukan dengan dasar laporan model A. “Agar dibuatkan LP model A, segera proses. Ini harus dilakukan agar tidak ditiru,” kata Arief.

Baca: Polri: Pengibaran Bendera Hitam di Poso karena Rasa Solidaritas

Sebelumnya, aksi pengibaran bendera itu viral setelah video aksi tersebut beredar di media sosial. Peristiwa itu terjadi pada 26 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WITA. "Pada saat kegiatan penyampaian orasi di kantor DPRD Poso, salah satu peserta aksi secara spontan menurunkan bendera merah putih dan menggantinya dengan bendera kain hitam bertuliskan lailahaillallah. Begitupun di Lapangan Sintuwu Maroso," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, 27 Oktober 2018.

Advertising
Advertising

Dedi mengatakan, motif sementara, peserta aksi demo yang mengibarkan bendera hitam di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Poso dan Lapangan Sintuwu Maroso hanya rasa simpati dan solidaritas.

Berita terkait

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

4 jam lalu

Inilah 5 Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama

Wacana memperpanjang batas maksimal usai pensiun anggota Polri membuka peluang masa jabatan Kapolri jadi lebih lama.

Baca Selengkapnya

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

7 jam lalu

Korban Begal hingga Jari Putus Direkrut Kapolri Jadi Casis Bintara Polri, Satrio: Saya Ingin Memberantas Kejahatan

Casis bintara Polri Satrio Mukhti berharap, tidak ada korban begal lain seperti dirinya.

Baca Selengkapnya

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

7 jam lalu

Polda Jabar Sebar Data 3 DPO Diduga Pembunuh Vina, Ini Aturan Penetapan Daftar Pencarian Orang

Polda Jabar telah sebarkan data DPO 3 orang diduga pelaku pembunuh Vina. Ketahui aturan penetapan daftar pencarian orang.

Baca Selengkapnya

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

10 jam lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

23 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

2 hari lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

2 hari lalu

Wakapolda Aceh Armia Fahmi Daftar Jadi Kader Partai Aceh, Niat Maju Pilkada 2024 untuk Calon Bupati Aceh Tamiang

Usai pensiun sebagai Wakapolda Aceh, Armia Fahmi akan aktif sebagai kader Partai Aceh. Bahkan, ia akan maju sebagai calon Bupati Aceh Tamiang.

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

2 hari lalu

Begini Modus Penyelundupan Benih Lobster dari Pengemasan hingga Pengiriman

Sindikat penjual benur atau benih lobster ilegal memiliki cara khusus dalam penyelundupan benur ke luar negeri.

Baca Selengkapnya