Moeldoko Minta Pembakaran Bendera Tak Dikaitkan dengan Pemerintah

Selasa, 23 Oktober 2018 18:54 WIB

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko dalam peresmian Rumah Juang Jokowi Poros Benhil, Jakarta, Jum'at 21 September 2018. TEMPO/Ryan Dwiky

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta insiden pembakaran bendera tauhid oleh anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor di Garut tak dikaitkan dengan negara dan kontestasi pemilihan presiden 2019. Moeldoko mengatakan peristiwa itu hanya melibatkan dua kelompok.

Baca: Wiranto: Oknum GP Ansor Tak Mungkin Sengaja Bakar Bendera Tauhid

"Kejadian ini antardua kelompok, tidak ada keterlibatan negara, tidak ada keterlibatan antara dua kontestasi yang sedang berjalan," kata Moeldoko di kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, 23 Oktober 2018.

Moeldoko mengatakan, pembatasan itu perlu dilakukan agar situasi tak semakin merepotkan. Dia menegaskan, peristiwa pembakaran itu pun kini tengah ditangani oleh kepolisian.

"Ini sebuah peristiwa lokal yang dilakukan oleh dua organisasi. Udah sampai di situ," kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.

Advertising
Advertising

Moeldoko juga meminta agar tak ada penggiringan opini bahwa peristiwa itu terkait dengan pemerintah atau kontestasi politik pilpres 2019. Menurut dia, penggiringan ke arah yang lain akan membuat situasi di publik menjadi tidak kondusif. "Kita ingin semua masyarakat ingin tenang ingin menikmati kehidupan yang damai," ujarnya.

Baca: Mardani Ali Sera Minta Elit Politik Tak Komentari soal Bendera

Sebelumnya, beredar video viral pembakaran bendera berkalimat tauhid. Dalam video berdurasi 02.05 menit itu, terlihat seorang anggota berbaju Banser membawa bendera berwarna hitam bertulisan kalimat tauhid. Belasan anggota Banser lain kemudian berkumpul untuk bersama-sama menyulut bendera tersebut dengan api. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian loreng khas Banser lengkap dengan baret hitam.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANDITA RAHMA

Berita terkait

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

13 hari lalu

PLN akan Tambah 2 Ribu SPKLU untuk Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) akan menambah 2 ribu SPKLU untuk kendaraan listrik tahun ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

32 hari lalu

Reaksi Moeldoko hingga Gibran atas Permintaan agar MK Hadirkan Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi telah merencanakan bansos jauh sebelum rangkaian kegiatan Pilpres 2024 bergulir.

Baca Selengkapnya

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

34 hari lalu

Tawarkan Ferienjob di Jerman ke Universitas, Bos PT SHB Temui Kemendikbud, Kemenlu Hingga KSP

Bos PT SHB Enik Waldkonig mengaku menemui sejumlah lembaga negara saat mau menawarkan program ferienjob ke universitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

35 hari lalu

KSP Moeldoko Sudah Gelar Rapat Evaluasi Program Ferienjob

Moeldoko menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan rapat evaluasi terkait program magang ferienjob 2023 pada minggu lalu.

Baca Selengkapnya

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

35 hari lalu

Enik Waldkonig Klaim Pernah Klarifikasi Program Ferienjob ke KSP, Moeldoko: Siapa Itu, Kenal Aja Enggak

KSP Moeldoko mengatakan baru tahu soal ferienjob dan minta diadakan rapat untuk membahasnya.

Baca Selengkapnya

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

36 hari lalu

Staf KSP Klaim Jokowi Bakal Pimpin Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo

Ngabalin menjelaskan tim transisi dari Jokowi ke Prabowo akan dibentuk dalam waktu cepat.

Baca Selengkapnya

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

36 hari lalu

KSP Moeldoko Yakin Transisi Jokowi ke Prabowo Berjalan Mulus

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

52 hari lalu

Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar Usulkan Pengadilan Rakyat, Ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar sebut pengadilan rakyat dalam deklarasi Kampus Menggugat. Begini balasan Moeldoko.

Baca Selengkapnya

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

58 hari lalu

AHY Bertemu dengan Beberapa Tokoh Setelah Menjabat Menteri ATR, Siapa Saja?

AHY telah bertemu dengan beberapa tokoh dengan berbagai tujuan, dari meminta dukungan hingga peningkatan hubungan kerja

Baca Selengkapnya

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

6 Maret 2024

Laporan Investigasi dan Cover Majalah Tempo Pernah Dilaporkan, Ada Soal Soeharto Sampai Jokowi

Beberapa kali laporan investigasi dan cover Majalah Tempo pernah dilaporkan ke Dewan Pers oleh berbagai pihak. Soal apa saja, dan siapa pelapornya?

Baca Selengkapnya